Gaji hingga Tunjangan Kades yang Jabatannya Nambah Jadi 8 Tahun

Wecome Park City Home Source di Portal Ini!

Jakarta – Gaji hingga Tunjangan Kades yang Jabatannya Nambah Jadi 8 Tahun

Badan legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Negeri sepakat memperpanjang masa jabatan kepala desa (Kades) menjadi delapan tahun dengan batasan dua kali pemilihan. Kebijakan ini dilaksanakan dengan merevisi undang-undang desa.

Kebijakan ini diambil dalam rapat panitia kerja (Panja) rancangan undang-undang desa. Rapat dipimpin Ketua Panitia Kerja RUU Desa sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir sebagai perwakilan pemerintah. Pemilu Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Ekonom: Dua Putaran Bisa Tambah 0,2 Persen dari Baseline

“Iya, dalam rapat kerja Baleg dengan pemerintah disepakati pembahasan persetujuan Revisi UU Desa Tahap I. Salah satu syaratnya adalah masa jabatan warga desa adalah 8 tahun dengan maksimal 2 periode. Sebagai ketua panitia kerja, saya memimpin rapat di Baleg dan diputuskan serta diterima semua,” kata Awiek kepada wartawan, Selasa (2 Juni 2024).

Berapa gaji dan tunjangan yang didapat kepala desa untuk masa jabatan 8 tahun dan dapat dipilih maksimal dua periode?

Besaran gaji kepala desa ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PD) No. 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 untuk desa. Pasal 81(2)(a) mengatur besarnya penghasilan tetap yang diterima kepala desa paling sedikit Rp2.426.640 atau setara dengan 120% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/A.

Panitera desa kini mendapat gaji minimal Rp 2.224.420 atau setara 110% gaji pokok PNS Golongan II/A. Untuk pegawai desa lainnya gajinya minimal Rp 2.022.200 atau setara dengan 100% gaji pokok pegawai golongan II/A.

Pendapatan tetap yang diterima kepala desa dan perangkat desa dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

Tunjangan desa

Hibah yang diterima dari kepala desa merupakan tanah administrasi desa. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 100.

Untuk pengelolaan dana desa bersumber dari dana administrasi desa yang ditetapkan dalam APBDes desa. Setidaknya 70% diperuntukkan untuk belanja desa dan 30% untuk gaji dan tunjangan pemerintah desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 146 Tahun 2023 tentang Penyaluran Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, anggaran sebesar Rp69 triliun dialokasikan untuk 75.259 desa penerima.

Dalam peraturan tersebut, dana yang dialokasikan ke setiap desa berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk desa. Dana yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan berjumlah Rp100 juta hingga Rp1 miliar. Gaji hingga Tunjangan Kades yang Jabatannya Nambah Jadi 8 Tahun

Misalnya dana yang diberikan sebesar Rp 800 juta. Dengan demikian, alokasi anggaran belanja desa sebesar 70 persen sebesar Rp560 juta. Kemudian 30% sisanya yakni Rp 240 juta akan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pemerintah desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa.

Tonton juga video: Kepala Desa di Rohil Tunjukkan Dukungan Terhadap Calon Anggota Parlemen di Depan Kantor Desa

(Kil/Kil)