Pembangunan Masif Bandung Utara Disorot Usai Banjir Bandang, Sekda Singgung UU Cipta Kerja

Selamat datang Park City Home Source di Situs Kami!

Park City Home Source, Bandung – Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Muhammad Tawfiq Budi Santoso mengatakan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja mengesampingkan imbauan teknis pemerintah negara bagian sebagai syarat persetujuan pembangunan di Wilayah Utara -Bangung (KBU). Pembangunan Masif Bandung Utara Disorot Usai Banjir Bandang, Sekda Singgung UU Cipta Kerja

Ada perkembangan penting di KBU yang menjadi perhatian menyusul banjir Sungai Sikapundung awal tahun ini. Plt Gubernur Bappeda Teluk Jabar Makmuddin memintanya mengkaji izin tersebut ke KBU.

“Semua yang ada dalam peraturan daerah diharapkan bisa dituangkan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota di KBU, termasuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), sehingga dasar pemberian izin adalah RDTR.” Tidak ada masalah dalam pengerjaan peraturan daerah yang tidak membutuhkan pemikiran,” ujarnya, Senin, 22 Januari 2024.

Menurut Tawfiq, rekomendasi teknis Pemprov Jabar dalam pemberian izin pembangunan di KBU terdapat dalam Perda 2 Tahun 2016. Rekomendasi teknis tersebut pada awalnya merupakan mekanisme pengaturan pengendalian perizinan di KBU.

Perda provinsi ini tidak dicabut, namun dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan UU Ketenagakerjaan. “Biasanya kami tidak akan mencabutnya, tapi dengan undang-undang kewirausahaan, hal itu tidak akan segera dilaksanakan,” ujarnya. Hujan dari Pagi di Jabodetabek 3 Hari Terakhir, Ini Penjelasan Penyebabnya

“Bappeda sedang mengkaji apakah pemanfaatan ruang saat ini sesuai dengan rencana ruang yang ada. Apabila ada yang perlu disepakati maka akan diberikan rekomendasi atau surat kepada walikota/walikota untuk ditinjau, apalagi jika pemanfaatan ruang tidak tepat atau tidak sesuai maka harus dilakukan koordinasi. Keluarnya di kabupaten/kota,” kata Tawfiq.

Taufiq mengatakan RTRW dan RDTR saat ini menjadi satu-satunya kontrol untuk memantau pembangunan di KBU. Perlindungan KBU dalam Perda 2/2016 menyebutkan sebagian besar masuk dalam RTRW dan RDTR. Keseluruhan proses perizinan dilakukan melalui metode OSS (Single Submission).

“Provinsi/kota akan menilai apakah penilaian pemerintah daerah dapat diinterpretasikan sesuai dengan rencana daerahnya. Jika ada yang perlu diperbaiki maka kabupaten/kota harus menerapkan cara koreksi yang berbeda. Tapi masalahnya sekarang OSS itu satu arah,” kata Tawfiq.

Sebelumnya, Bey Makhmudin meminta Bey Makhmudin mengkaji ulang pengurusan perizinan yang dilakukan KBU akibat banjir yang terjadi di Sungai Sikapundung dan banjirnya Kota Bandung di kawasan Braga.

Menurut Bay, sejumlah pihak menyalahkan pembangunan besar-besaran di KBU. “Ada yang bilang banjir kemarin karena KBU, ada pula yang bilang karena tingginya air hujan. Kami akan melihat semuanya, termasuk wilayah perbatasan. Relokasi memang harus dilakukan khusus untuk pemukiman di bantaran sungai, tapi juga harus ada pendekatan kemasyarakatan,” ujarnya.

Pada Awal Tahun 2024, banjir melanda kawasan padat penduduk di kawasan Braga kota Bandung akibat banjir di Sungai Sikapundung. Pada Kamis, 11 Januari 2024, bencana banjir di kawasan Braga menyebabkan 11 rumah rusak berat, sedangkan 20 rumah rusak sedang.

Di hari yang sama, Kamis 11 Januari 2024, hujan deras juga menyebabkan Sungai Sitaram meluap. Luapan sungai melintasi batas Sungai Sighede dan menyebabkan banjir di Desa Lamajang Pentas, Dayukolot, Provinsi Bandong. Sekitar 2.000 warga mengungsi akibat banjir.

Selalu update informasi terkini. Simak berita terkini dan berita pilihan dari Park City Home Source di channel Telegram “Park City Home Source Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk menjadi anggota. Pertama, Anda perlu menginstal aplikasi Telegram.

Pengamat ekonomi dan politik menyebut debat capres ini antiklimaks. Topik menarik apa? Baca selengkapnya

Menurut ekonom dan direktur Celios Bhima Yudhistira, ketimpangan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Baca selengkapnya

29 ekonom yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) memberikan beragam komentar mengenai perekonomian nasional. Baca selengkapnya

BMKG telah meminta penilaian terhadap risiko banjir besar di wilayah tersebut saat curah hujan tinggi musim ini. Baca selengkapnya

Saat berkampanye kepada para pengemudi ojek online siang tadi, Anyus mengutarakan sejumlah janji jika terpilih pada Pilpres 2024. Apa saja? Baca selengkapnya

Calon presiden nomor satu, Anies Basedan, berjanji akan merevisi UU Ketenagakerjaan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi pekerja. Baca selengkapnya Pembangunan Masif Bandung Utara Disorot Usai Banjir Bandang, Sekda Singgung UU Cipta Kerja

Tim kampanye tiga calon presiden dan wakil presiden membahas perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anis Basedan menilai UU Kewirausahaan perlu direvisi. Baca selengkapnya

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, wakil kapten TPN Anis-Kak Emin atau AMIN Tom Lembong jangan asal ribut soal investasi IKN Nusantara. Baca selengkapnya

Walhi dan Greenpeace telah menanggapi seruan Kak Emin untuk melakukan pertobatan ekologis, keduanya meyakini bahwa seruan tersebut masih belum jelas dan belum jelas. Baca selengkapnya

Menurut Mirah Sumirat, ketua Persatuan Serikat Pekerja Indonesia, banyak perusahaan yang menggunakan PHK sebagai kedok. Baca selengkapnya