Tag Archives: Airlangga

Sri Mulyani Disebut-sebut Dapat Tekanan untuk Gelontorkan Bansos Pangan Menjelang Pemilu 2024, Dari Siapa?

Park City Home Source , Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan Jokowi mengumumkan pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan sosial atau bansos yang dikenal dengan BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT Pangan.

Bantuan tersebut akan menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menggantikan bantuan langsung keuangan atau BLT El NiƱo yang sebelumnya disalurkan pada akhir tahun 2023.

Besaran program bansos ini sebesar DR 200 ribu per bulan. Bantuan sosial berupa uang ini akan diberikan pada bulan Januari hingga Maret 2024. Jadi total sembako yang diterima masing-masing KPM adalah Rp 600 ribu.

Namun besaran dana bantuan sosial yang beragam menjadi sorotan publik karena dilakukan jelang pemilihan presiden atau pilpres 14 Februari mendatang. Sumber Tempo di Kementerian Keuangan berspekulasi ada politik terkait pangan BLT. Sumber berspekulasi, bantuan tersebut akan digunakan untuk memenangkan salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Dalam pemberitaan Koran Tempo bertajuk Sumber Anggaran BLT 2024 Disepakati, sumber Tempo menyebut Sri Lanka dipaksa Jokowi menyumbangkan dana negara untuk membantu masyarakat. Sistem penyaluran bansos ternyata sudah ada sejak lama, sejak putra sulung Jokowi, Gibran Rakaboming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Pemerintah berencana menyalurkan program BLT pangan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dengan menyasar sensitivitas harga pangan.

Berikutnya: Mantan Menteri Perekonomian…

12 Selanjutnya

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan penyaluran bantuan beras (bambu) sebaiknya dihentikan sementara. Tepatnya menjelang pemilu 2024. Baca teks lengkapnya

Rektor Anir memberikan jawabannya terkait situasi politik dan demokrasi di Tanah Air. Baca selengkapnya

Inilah sebabnya Presiden Jokowi tiba-tiba menghentikan penyaluran bansos beras. Baca selengkapnya

Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Paramadina, mengatakan Presiden Jokowi tergoda untuk membawa Indonesia ke dalam rezim neo-otoriter. Baca selengkapnya

Pak Cawapres Mahfud Md menegaskan, bantuan rakyat (bansos) adalah hak rakyat, bukan kemurahan hati pemerintah. Baca selengkapnya

Ekonom Bapak Faisal Basri juga angkat bicara mengenai kebijakan Presiden Jokowi dalam membantu korban tsunami. Baca selengkapnya

Jokowi sudah mempersiapkan tsunami bantuan sejak Gibran resmi menjadi wakil presiden. Baca selengkapnya

Sri Maliani sebelumnya telah menutup anggaran tahun 2022 dan 2023. Baca selengkapnya

Pos Indonesia memastikan distribusi materi Pilkada 2024 tepat waktu dan tepat sasaran. Baca selengkapnya

Para ekonom percaya bahwa undang-undang yang membatasi anggaran kesejahteraan masyarakat sudah ketinggalan zaman. Tidak perlu terburu-buru untuk menambah bantuan sosial. Baca selengkapnya