Tag Archives: apbn

Realisasi Belanja Bansos Capai Rp 12,45 T per Januari 2024, Naik 220 Persen

Park City Home Source, Jakarta – Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan memastikan belanja sosial atau kesejahteraan sosial mencapai Rp 12,45 triliun pada 31 Januari 2024.

Jumlah tersebut melonjak 220,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy yakni Rp3,88 triliun.

Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi dana jaminan kesehatan sebesar Rp12,45 triliun setara dengan 8,17 persen dari pagu. Hal ini dicapai melalui pemberian bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH seksi I dan pemberian bantuan kartu sembako pada bulan Januari.

“Dana bansos antara lain digunakan untuk pemberian bantuan PKH kepada 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM),” tulis Menkeu dalam APBN Edisi Februari 2024.

Kedua, pemberian bantuan program kartu sembako kepada 18,5 juta KPM. Ketiga, pemberian bantuan kepada 96,7 juta masyarakat penerima bantuan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

Berikutnya: Terakhir, memberikan bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP…

Terakhir, memberikan bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP untuk 4.000 mahasiswa, dan bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Perguruan Tinggi untuk 4.000 mahasiswa.

Namun per 31 Januari 2023, belanja ekuitas swasta sebesar Rp 3,88 triliun. Ini setara dengan 2,7 persen dari plafon.

“Jumlah bansos meningkat 10,35 persen (yoy),” kata Menkeu.

Tahun lalu, penerimaan bansos digunakan untuk memberikan bantuan kepada 96,7 masyarakat penerima bantuan proyek JKN oleh Kementerian Kesehatan dan bantuan pelatihan KIP oleh Kementerian Agama.

Pilihan Redaksi: AHY Klarifikasi Keberatannya Terhadap Perkembangan Presiden Jokowi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan total utang negara sebesar Rp 8,253 triliun pada 31 Januari 2024. Baca selengkapnya.

Perdana Menteri Airlangga Hartarto menanggapi saran Bank Dunia mengenai program makan siang gratis. Baca selengkapnya

Dalam simulasi tersebut, seorang mitra bisnis mengeluhkan batasan penjualan makan siang gratis yang ditetapkan sebesar Rp 15.000 per item menu. Baca selengkapnya

Anya Geraldine berbagi pengalamannya menjelajahi Singapura. Baca selengkapnya

Program makan siang yang digagas Prabowo-Gibran sudah mulai diterapkan Jokowi dan masuk dalam RAPBN 2025. Kok bisa? Baca selengkapnya

Warga Kebayoran Lama berkumpul di pasar sembako harga reguler yang digelar Pemda DKI Jakarta pada Kamis pagi di tengah hujan.

Direktur Utama Airlangga Hartarto menanggapi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menunjukkan nilai gizi program makan siang gratis diperkirakan Rp 15 ribu per anak. Baca selengkapnya

Kandidat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan dia akan meninjau kembali program makan siang tersebut sesuai dengan saran Bank Dunia. Baca selengkapnya

Meski tak bisa mengubah hasil pemilu, Mahfud MD menyebut hak penyidikan bisa digunakan untuk memakzulkan presiden. Menurut pakar hukum Trisati, begitulah hukumnya. Baca selengkapnya

Pemerintah akan menjual Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa 5 Maret 2024 dengan target eksposur Rp12 triliun. Baca selengkapnya

Pesan Sri Mulyani ke Anak Buah Supaya Kocek Negara Makin Gacor

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting kepada jajaran Kementerian Keuangan mengenai pentingnya meningkatkan potensi individu dalam meningkatkan landasan perekonomian Indonesia. Menurutnya, pengembangan potensi yang dimiliki penting untuk membangun basis perekonomian yang baik, yang disebut Gacor.

Hal ini diberikan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Subang, Cirebon, Majalengka dan Kuningan (Suciayumajakuning). Salah satu agenda yang dihadiri Sri Mulyani adalah dialog antara Menteri dan Wakil Menteri serta pejabat Kementerian Keuangan di kawasan Suciayumajakuning Kantor Pelayanan Pajak Cirebon Satu.

“Departemen Keuangan terus melakukan investasi di bidang ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi staf untuk memperkuat pemahaman APBN mengenai peran strategisnya. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun landasan perekonomian yang kuat,” ujarnya. Hal tersebut disampaikan Mulyani pada Jumat (2/9/2024) dalam keterangannya.

Menurutnya, pengembangan pengetahuan dan potensi pegawai dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak. Untuk itu, wajib pajak/badan dan perorangan memerlukan komunikasi yang baik dengan pejabat Perbendaharaan.

Sri Mulyani juga berpesan kepada jajaran Kementerian Keuangan di Kecamatan Suciayumajakuning untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menghadapi tantangan pekerjaan guna mewujudkan pajak yang sehat dan APBN yang sehat.

Sri Mulyani mengatakan APBN sebagai alat keuangan sangat diperlukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan, agar hal tersebut terwujud, perlu adanya sinergi antar departemen vertikal Perbendaharaan.

Sekadar informasi, Kementerian Keuangan lintas sektoral telah mencapai kemajuan signifikan sejak dibentuk pada tahun 2016. Salah satunya diwujudkan dengan menggelar bazar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap bulannya dan merupakan hasil kolaborasi antara Departemen Keuangan Daerah Jawa Barat, perbankan, pelaku UMKM dan masyarakat setempat.

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, seluruh pejabat Eselon I dan staf ahli di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kehadiran Sri Mulyani di Kantor Pendapatan Cirebon Satu disambut hangat oleh Direktur DJP Wilayah II Jabar dengan membawa karangan bunga dan menuliskan pesan kepada seluruh jajaran Perbendaharaan. Acara tersebut juga dihadiri oleh para kepala kantor pajak seluruh wilayah Suciayumajakuning.

Acara ini diadakan dalam format hybrid. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan unit vertikal Kementerian Keuangan wilayah Suciayumajakuning dan disiarkan secara online kepada seluruh pegawai. (Ada/Red)

FITRA Sebut Blokir Anggaran Kementerian untuk Bansos Perlu Diwaspadai

Park City Home Source – Forum Transparansi Anggaran Indonesia atau FITRA membahas penyesuaian otomatis atau yang disebut dengan pemblokiran anggaran kementerian/lembaga pada tahun anggaran 2024.

Direktur Riset Seknas FITRA Badiul Hadi mengatakan pada prinsipnya penyesuaian otomatis dilakukan untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dalam menghadapi ketidakpastian serta mengoptimalkan efisiensi anggaran.

Katanya, karena anggaran kementerian/lembaga yang diblokir masuk dalam kategori prioritas rendah. Menurut Badiul, jika tujuan penyesuaian otomatis memang untuk menjaga ketahanan dan efisiensi anggaran, berarti pemerintah masih berada pada jalur yang benar.

“Tapi kalau untuk keperluan lain seperti politik elektoral, apalagi APBN di tahun politik, harus hati-hati jangan sampai dipolitisasi,” kata Badiul kepada Tempo, Jumat, Februari. 9 Agustus 2024.

Dia menjelaskan, bantuan sosial merupakan salah satu alat APBN untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, penyampaiannya harus tepat sasaran sesuai dengan data yang tersedia yang telah diverifikasi dan divalidasi.

“Meski ini merupakan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan, kita tahu bahwa dalam banyak kasus bantuan sosial digunakan sebagai alat politik praktis untuk memenangkan suara,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati meminta Kementerian/Lembaga memblokir anggaran belanjanya pada tahun 2024 melalui mekanisme penyesuaian otomatis. Departemen Keuangan mengatakan blokade tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global.

Jumlah penyesuaian otomatis yang dilakukan sebesar Rp50,14 triliun. Makanya tiap Kementerian/Lembaga harus mengalokasikan 5% dari total anggarannya.

Namun, tidak semua program diblokir atau pembelian ditangguhkan. Salah satu pos anggaran yang selamat dari blokade adalah bantuan sosial.

Hal itu tercatat dalam surat Sri Mulyani Nomor S-1082/MK.02/2023 yang salinannya diperoleh Tempo. Surat ini ditujukan kepada para menteri dan pimpinan lembaga seperti Menteri Kehakiman, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan lembaga pemerintah.

Poin 3C pasal tersebut kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa anggaran yang dikecualikan dari penyertaan. Pertama, belanja bantuan sosial antara lain penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI), Program Keluarga Harapan, dan kartu sembako.

Lalu ada kegiatan pengadaan terkait masa pemilu dan Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN). Kemudian pembayaran kontrak tahun jamak, pembayaran ketersediaan layanan (availability payment), dukungan DOB (4 provinsi)/kementerian/organisasi baru, serta peningkatan produksi beras dan jagung.

Tempo berupaya membenarkan isi surat yang dikirim ke Kementerian Keuangan melalui WhatsApp oleh Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata dan Direktur Layanan Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro. Namun hingga Rabu, 7 Februari 2024, pesan singkat atau panggilan telepon belum dibalas.

Kementerian Keuangan sebelumnya membantah pihaknya bermaksud menghalangi pelaksanaan program bansos. Baru-baru ini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui salah satu program bansos didanai dengan penyesuaian otomatis.

Dengan keterbatasan tersebut, dana pemerintah yang tersedia bisa diprioritaskan untuk belanja bantuan sosial. Sedangkan program yang tidak prioritas bisa ditunda atau diblokir sambil menunggu anggaran siap.

Amelia Rahima Saree

Pilihan Editor: Anggaran Pemilu Rp 71,3 Triliun, FITRA Himbau Transparansi Pemerintah: Cegah Sampah Sulit Bagi Masyarakat.

Beras premium juga menghadapi kekurangan serupa pada bulan Oktober 2023. Baca selengkapnya

Politik tong babi adalah istilah yang muncul selama perbudakan di Amerika Serikat. Baca selengkapnya

Jelang pemilu 2019, Watchdoc menayangkan film dokumenter berjudul Sexy Killers. Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan pemungutan suara kotor? Baca selengkapnya

Eric Thohir mengaku tak habis pikir mengapa program bansos yang baru saja dicanangkan pemerintah terus dipertanyakan. Baca selengkapnya

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan bantuan sosial dipolitisasi untuk memberikan keuntungan elektoral pribadi kepada Presiden Jokowi. Baca selengkapnya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan petani senang karena harga gabah saat ini sedang tinggi. Baca selengkapnya

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri kembali meminta Sri Mulyani Indrawati mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Baca selengkapnya

Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, menyerukan pemakzulan Presiden Jokowi. Mengapa? Baca selengkapnya

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, harga beras yang meroket tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia menjadi penyebab naiknya harga pangan, namun pemerintah Indonesia hadir mendukung. Baca selengkapnya

Menteri Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, ketiga pengacara konstitusi dalam film Dirty Election merupakan karakter yang memiliki integritas tinggi. Baca selengkapnya

Revisi Aturan PLTS Atap Bisa Genjot Pemanfaatan EBT Tanpa Bebani APBN

Park City Home Source, Jakarta Persetujuan pemerintah terhadap revisi PLTS Atap dinilai mampu menghasilkan investasi energi baru dan terbarukan sekaligus menggerakkan roda perekonomian tanpa membebani APBN.

Dia menjelaskan, dalam klausul revisi Peraturan Menteri ESDM 26/2021 yang disetujui Presiden, memberikan peluang peningkatan pembangkitan listrik dari sumber energi terbarukan (EBT) oleh masyarakat sebagai upaya berkontribusi terhadap energi. transisi dan pengurangan emisi tanpa membebani keuangan negara.

Menurut Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi.

“Keuangan negara akan terganggu jika harus membeli listrik dari PLTS rooftop. Namun revisi yang disetujui Presiden menghilangkan klausul penjualan listrik antara pemilik PLTS rooftop dan negara, ujarnya, Sabtu (10/2/2024).

Revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS Atap) yang terkoneksi ke jaringan listrik. listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap, namun dengan kondisi sesuai daya terpasang.

Persetujuan pemerintah terhadap peninjauan kembali peraturan fotovoltaik surya atap tentunya akan membuka peluang investasi fotovoltaik surya atap yang merupakan energi baru dan terbarukan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam transisi energi tanah air, ujarnya. Salamudin.

Kini, jelasnya, pemerintah sudah mengatur dengan baik PLTS Atap, yaitu hanya diperbolehkan untuk digunakan sendiri dan tidak boleh dijual kepada negara.

Perlu dipahami, jelasnya, energi yang dihasilkan dari PLTS rooftop tidak selalu stabil karena sangat bergantung pada cuaca. PLTS rooftop bekerja maksimal saat sinar matahari bersinar sepanjang hari. “Jika mendung maka daya yang dihasilkan tidak maksimal,” ujarnya.

Selain itu, investasi mandiri PLTS Atap tanpa jual beli listrik dengan negara tidak akan mempengaruhi harga listrik atau tarif dasar yang berlaku. “Pemerintah bisa terus mengendalikan tarif listrik agar terjangkau masyarakat tanpa campur tangan swasta. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan energi nasional.”

Selain itu, Salamudin menambahkan, pemerintah harus tetap mewaspadai perdebatan roda energi yang terancam masuk dalam pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET), karena konsepnya mirip jual beli. listrik yang dikecualikan dari aturan PLTS Atap.

“Banyak yang tertarik dengan masalah fluktuasi energi. Misalnya, ada kepentingan asing yang ingin menguasai sektor ketenagalistrikan dengan mendapatkan pinjaman negara untuk transmisi. Jadi mungkin ada risiko kenaikan tarif listrik,” ujarnya.

Menurut dia, pihak swasta tidak bisa membangun jaringan tersebut karena biayanya mahal, sehingga pihak swasta ingin menerapkan power wheeling. “Dengan skema ini, sektor swasta dapat menggunakan jaringan listrik negara tanpa harus berinvestasi dalam penjualan listrik langsung dari produsen ke konsumen.”

Ia menjelaskan, konsep power wheeling tidak tepat dan harus dihilangkan karena berisiko menghilangkan peran negara dalam menjaga kedaulatan energi. “Sebenarnya menurut undang-undang, persoalan ketenagalistrikan harus terpadu dan dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (IRESS), mengatakan kesepakatan pemerintah untuk merevisi aturan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap merupakan cara pemerintah menciptakan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Revisi peraturan penggunaan PLTS atap telah selesai dan menjamin keadilan energi. Revisi ini tidak membebani APBN dan tetap memberikan ruang energi terbarukan bagi sebagian masyarakat,” kata Marwan, dikutip Kamis. (8/2/2024) instalasi panel surya di masa depan.

Secara rinci, Marwan mengatakan revisi revisi tersebut belum mencakup jual beli (ekspor-impor) dalam aturan listrik PLTS Atap. “Kalau listrik yang dihasilkan PLTA rooftop berlebih, masyarakat tidak bisa menjual kelebihan listrik tersebut,” ujarnya.

Dengan begitu APBN tidak terbebani jika harus membeli listrik yang dihasilkan dari PLTS Atap. “Jadi APBN bisa mensubsidi yang lain. Hal ini penting bagi masyarakat yang masih membutuhkan subsidi. “Rata-rata orang memasang PLTS atap bisa mahal.

Bagi masyarakat yang dapat menghasilkan listrik dari PLTS Atap, jelasnya, tetap dapat menggunakan listrik yang dihasilkan di PLTS Atap sesuai kapasitas terpasang. “Jika mendung, sistem PLN juga tetap standby.”

Selain itu, aturan baru ini akan tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Revisi ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik pada jaringan listrik.

Lebih lanjut Marwan menjelaskan, kapasitas listrik yang dihasilkan PLTS Atap harus sesuai dengan kebutuhan konsumen.

“Sebaiknya konsumen memasang PLTS di atap sesuai kebutuhannya. “Kemudian akan disesuaikan dengan kuota yang ditentukan pemerintah,” ujarnya.

Keputusan revisi Peraturan Menteri ESDM 26/2021 merupakan awal yang tepat untuk memperkuat kepentingan negara dalam menjaga kedaulatan energi.

Selain PLTS Atap Perman, Marwan juga melihat skema ketenagalistrikan yang dikabarkan masuk dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET). Menurutnya, skema ini jika diterapkan juga akan membebani pemerintah kota dan pemerintah.

“Dengan Power Wheeling, pemerintah akan kesulitan menentukan tarif listrik yang adil bagi masyarakat. Selain itu, keandalan pasokan listrik untuk pemerintah kota juga menjadi taruhannya, ujarnya.