Tag Archives: Bansos

Ini yang Bikin Erick Thohir Bingung soal Bansos Baru Diributkan Sekarang

Jakarta-

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku bingung dengan isu bantuan sosial (bansos) yang banyak digaungkan belakangan ini. Sebab menurut Erick, program kesejahteraan sosial sudah lama dilaksanakan pemerintah.

“Bansos itu kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR dan dianggarkan Menteri Keuangan. Program bansos itu sudah lama berjalan. Jadi saya juga bingung, meski saat ini sedang heboh.” kata Erick di Ramayana Mall Klender, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (2/12/2024).

Erick kemudian mengatakan, kesejahteraan mudah diperebutkan oleh masyarakat yang tidak membutuhkan. Namun, ia menilai bantuan sosial sangat diperlukan bagi masyarakat kurang mampu.

“Menurutku mudah untuk berbicara dengan orang yang tidak membutuhkannya. Tapi jika orang yang membutuhkannya, bisakah kita berhenti?” Dia menjelaskan.

Lebih lanjut, Erick mengatakan, program tersebut telah diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial. BUMN sendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan kerja sama dalam pendistribusian.

Di masa pandemi Covid-19, Erick kemudian menjelaskan, pemerintah banyak memberikan bantuan sosial. Saat kebijakan itu diterapkan, dia mengatakan kesejahteraan sosial belum dilakukan secara dramatis seperti belakangan ini.

“Saya belum pernah melakukan kerja sosial, tapi kami melakukan intervensi pasar berbiaya rendah selama Covid dan tidak ada yang ribut. Percayalah, kebijakan ini diambil untuk melayani masyarakat (yang) tidak mampu,” tambahnya.

Tonton juga videonya: Luhut bilang kenapa ribut karena Jokowi rajin menyalurkan bansos

(dari/dari)

Penyaluran Bansos PKH dan Sembako Triwulan I 2024 Dimulai, KPM Beri Apresiasi

Park City Home Source JAKARTA – Penyaluran Bantuan Sosial (Bano) PKH dan kebutuhan pokok triwulan I tahun 2024 telah dimulai. Pemerintah PT Po Indonesia (Persero) telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan dukungan terhadap program tersebut.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial PKH dan bantuan pangan lokal pemerintah. Dalam siaran pers yang diperoleh Park City Home Source di Jakarta, Sabtu (10/2), KPM Manto Pelani mengatakan PT merupakan layanan yang lebih cepat dan baik dibandingkan POS yang menyalurkan bansos.

Setelah mendapat kepercayaan pemerintah pada tahun ini dalam menyalurkan PKH dan bantuan pangan lokal, Pos Indo bergerak cepat. Bahkan, sudah banyak KPM yang menerima bantuan tersebut.

Manto merupakan salah satu warga yang menerima PKH dan bantuan pangan lokal pada tahun ini. Pria yang berprofesi sebagai pebisnis ini mendapat tambahan hibah sebesar Rp 200.000 dari program hibah ini.

Manto bersyukur bisa mendapatkan dukungan tersebut. Karena jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat tingginya harga komoditas saat ini, maka bantuan pembelian beras sangat membantu.

“Saya dapat Rp 200.000,- menurut saya cukup. Insya Allah cukup. Minimal cukup untuk beli beras.”

Manto juga mengaku mengetahui dirinya mendapat bantuan dari Ketua RTO. Dia menerima undangan tersebut dan disuruh datang ke kantor pos untuk meminta bantuan.

Sesampainya di Kantor Pos Monto, ia mengikuti proses pengumpulan sumbangan, menurutnya prosesnya mudah. Ia diminta hanya menunjukkan KTP undangan dan kartu keluarga untuk meminta bantuan.

Manto pun berharap plugin ini dapat dilanjutkan. Dia menyarankan untuk menambah jumlah bantuan.

“Saya berharap ke depan kalau bisa jumlah bantuannya lebih besar. Karena jumlahnya 200.000 kalau kita paksakan. Tapi kalau bisa, kedepannya jumlahnya akan bertambah.” Dia berkata.

KPMG lainnya, Inda Supreet pun mengungkapkan kebahagiaannya. Wanita tunanetra itu bersyukur mendapat bantuan PKH dan sembako pada awal tahun ini. Biasanya bansos dan sembako PKH disalurkan ke Inda, namun kali ini Inda mau ke kantor pos. Alhamdulillah saya dapat bantuan hari ini, kata Inda.

Diakui Inda, informasi bantuan tersebut berasal dari adik iparnya. Ind yang masuk dalam daftar penerima bansos itu diberitahu dan diminta mengambilnya di kantor pos.

“Saya sebenarnya tidak mengetahui informasi tersebut. RTO memberikan informasi tersebut kepada adik ipar saya, kemudian adik ipar saya bercerita bahwa saya menerima bansos secara normal, saya hanya di rumah, tetapi sekarang saya ingin datang. kantor pos dan berangkat.

“Jadwal resepsinya dari subuh hingga senja. Saya akhirnya sampai di kantor pos dan dengan senang hati akan berjalan-jalan di sini,” ujarnya.

Menurut Inda, bantuan sebesar Rp 600.000 yang diterimanya sangat bermanfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Inda menjelaskan, “Saya dapat Rp 600.000. Insya Allah kalau tidak dipakai, saya mau bayar sama untuk belanjaan dan makan sehari-hari,” jelas Inda.

Dia menambahkan: “Saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk mencari uang. Anak saya bekerja di bengkel.

Inda menambahkan, proses mendapatkan bantuan pun mudah. Syaratnya cukup membawa kartu keluarga dan KTP saja

Selain itu, Inda merasa senang melihat pelayanan yang diberikan petugas kantor pos saat menyalurkan bantuan. Inda juga dibantu untuk berjalan sambil mengikuti proses tersebut, tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga mengumpulkan Bantuan juga.

KPM Shri Prasasti juga merasakan manfaat PKH dan bantuan sembako. Diakuinya, dukungan ini sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau berkata: “Alhamdulillah Cukup membantu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Diakui Shri, baru kali ini dirinya menerima bantuan pemerintah. Ia pun berharap bisa menerima bantuan ini.

“Saya harap bisa mendapat bantuan tiga bulan sekali. Saya orangnya kecil, susah sekali. Kalau dapat bantuan, alhamdulillah,” tuturnya.

FITRA Sebut Blokir Anggaran Kementerian untuk Bansos Perlu Diwaspadai

Park City Home Source – Forum Transparansi Anggaran Indonesia atau FITRA membahas penyesuaian otomatis atau yang disebut dengan pemblokiran anggaran kementerian/lembaga pada tahun anggaran 2024.

Direktur Riset Seknas FITRA Badiul Hadi mengatakan pada prinsipnya penyesuaian otomatis dilakukan untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dalam menghadapi ketidakpastian serta mengoptimalkan efisiensi anggaran.

Katanya, karena anggaran kementerian/lembaga yang diblokir masuk dalam kategori prioritas rendah. Menurut Badiul, jika tujuan penyesuaian otomatis memang untuk menjaga ketahanan dan efisiensi anggaran, berarti pemerintah masih berada pada jalur yang benar.

“Tapi kalau untuk keperluan lain seperti politik elektoral, apalagi APBN di tahun politik, harus hati-hati jangan sampai dipolitisasi,” kata Badiul kepada Tempo, Jumat, Februari. 9 Agustus 2024.

Dia menjelaskan, bantuan sosial merupakan salah satu alat APBN untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, penyampaiannya harus tepat sasaran sesuai dengan data yang tersedia yang telah diverifikasi dan divalidasi.

“Meski ini merupakan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan, kita tahu bahwa dalam banyak kasus bantuan sosial digunakan sebagai alat politik praktis untuk memenangkan suara,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati meminta Kementerian/Lembaga memblokir anggaran belanjanya pada tahun 2024 melalui mekanisme penyesuaian otomatis. Departemen Keuangan mengatakan blokade tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global.

Jumlah penyesuaian otomatis yang dilakukan sebesar Rp50,14 triliun. Makanya tiap Kementerian/Lembaga harus mengalokasikan 5% dari total anggarannya.

Namun, tidak semua program diblokir atau pembelian ditangguhkan. Salah satu pos anggaran yang selamat dari blokade adalah bantuan sosial.

Hal itu tercatat dalam surat Sri Mulyani Nomor S-1082/MK.02/2023 yang salinannya diperoleh Tempo. Surat ini ditujukan kepada para menteri dan pimpinan lembaga seperti Menteri Kehakiman, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan lembaga pemerintah.

Poin 3C pasal tersebut kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa anggaran yang dikecualikan dari penyertaan. Pertama, belanja bantuan sosial antara lain penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI), Program Keluarga Harapan, dan kartu sembako.

Lalu ada kegiatan pengadaan terkait masa pemilu dan Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN). Kemudian pembayaran kontrak tahun jamak, pembayaran ketersediaan layanan (availability payment), dukungan DOB (4 provinsi)/kementerian/organisasi baru, serta peningkatan produksi beras dan jagung.

Tempo berupaya membenarkan isi surat yang dikirim ke Kementerian Keuangan melalui WhatsApp oleh Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata dan Direktur Layanan Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro. Namun hingga Rabu, 7 Februari 2024, pesan singkat atau panggilan telepon belum dibalas.

Kementerian Keuangan sebelumnya membantah pihaknya bermaksud menghalangi pelaksanaan program bansos. Baru-baru ini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui salah satu program bansos didanai dengan penyesuaian otomatis.

Dengan keterbatasan tersebut, dana pemerintah yang tersedia bisa diprioritaskan untuk belanja bantuan sosial. Sedangkan program yang tidak prioritas bisa ditunda atau diblokir sambil menunggu anggaran siap.

Amelia Rahima Saree

Pilihan Editor: Anggaran Pemilu Rp 71,3 Triliun, FITRA Himbau Transparansi Pemerintah: Cegah Sampah Sulit Bagi Masyarakat.

Beras premium juga menghadapi kekurangan serupa pada bulan Oktober 2023. Baca selengkapnya

Politik tong babi adalah istilah yang muncul selama perbudakan di Amerika Serikat. Baca selengkapnya

Jelang pemilu 2019, Watchdoc menayangkan film dokumenter berjudul Sexy Killers. Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan pemungutan suara kotor? Baca selengkapnya

Eric Thohir mengaku tak habis pikir mengapa program bansos yang baru saja dicanangkan pemerintah terus dipertanyakan. Baca selengkapnya

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan bantuan sosial dipolitisasi untuk memberikan keuntungan elektoral pribadi kepada Presiden Jokowi. Baca selengkapnya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan petani senang karena harga gabah saat ini sedang tinggi. Baca selengkapnya

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri kembali meminta Sri Mulyani Indrawati mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Baca selengkapnya

Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, menyerukan pemakzulan Presiden Jokowi. Mengapa? Baca selengkapnya

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, harga beras yang meroket tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia menjadi penyebab naiknya harga pangan, namun pemerintah Indonesia hadir mendukung. Baca selengkapnya

Menteri Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, ketiga pengacara konstitusi dalam film Dirty Election merupakan karakter yang memiliki integritas tinggi. Baca selengkapnya

Terpopuler: Reaksi Kubu Anies dan Ganjar saat Jokowi-Prabowo Makan Bakso, Kenaikan Gaji ASN Segera Cair

TEMPO

Berita lain yang menarik minat pembaca adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah rumor buruknya keadaan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Isu tersebut ramai diperbincangkan di tengah kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari pemerintahan Jokowi. Suharso mengatakan, syarat rapat kabinet sudah baik.

Saat mengomentari Institute of Economics and Law (Celios), ekonom Bhima Yudhishtira menilai program bantuan keuangan (BLT) yang dikeluarkan menjelang pemilu presiden dinilai bersifat politik. Pemerintah mengumumkan akan memberikan bantuan langsung yang disebut BLT untuk mengurangi risiko pangan sebesar 11,25 triliun dalam jangka waktu tiga bulan.

Berikut informasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membenarkan gaji pegawai negeri sipil (ASN) termasuk PNS atau PNS dinaikkan 8%, akan mendapat tarif lebih tinggi. . dari dua hari ke depan.

Berikut Rangkuman Kabar Terkini: Kelakuan Anies dan Ganjar Saat Jokowi-Prabowo Makan Daging Bersama.

Senin, 29 Januari 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menunjukkan kedekatannya dengan calon ke-2 Prabowo Subianto jelang Pilpres. dia berdiri.

Saat ditanya topik pembicaraan mereka, Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut maksud pertemuan bakso dengan Prabowo, termasuk pembahasan soal Pilpres 2024.

Jokowi kini menjadi sorotan publik karena dianggap netral dalam pemilihan presiden. Gibran, putra sulung Jokowi, mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama Prabowo. Mereka bertemu dengan dua calon lainnya, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud Md.

Calon Presiden pertama Anies Baswedan buka suara soal rencana makan malam bersama Jokowi dan Prabowo. Anies yakin makanan yang disantap Jokowi dan Prabowo akan enak.

Iya, menurut saya bakso itu enak, kata Anies di Kampung Muka, Jakarta Utara, Senin, 29 Januari 2024.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md Generali (Purn) TNI Andika Perkasa menilai keterlibatan seseorang dalam perebutan Pilpres merupakan hal yang lumrah. Yang paling penting, kata dia, adalah menaati hukum.

Anda bisa membaca cerita lengkapnya di sini.

Berikutnya: Pengunduran diri Sri Mulyani santer beredar, Suharso serukan rapat kabinet rutin: Kami …

Pengumuman Pengunduran Diri Sri Mulyani, Suharso Sebut Rapat Kabinet Biasa: Kami Tertawa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah rumor ketidakpastian di pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Isu ini ramai diperbincangkan saat banyak menteri di pemerintahan Jokowi mengundurkan diri. Suharso mengatakan, syarat rapat kabinet sudah baik.

Anas seusai rapat Komite Pembangunan Nasional di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, “Tidak, tidak apa-apa (para menteri tidak menyapa). Kita tertawa bersama, dan sebagainya.” Badan Perencanaan Pembangunan, Jakarta pada Selasa, 30 Januari 2024.

Dia memastikan para menteri bekerja dengan baik sesuai tanggung jawabnya, termasuk dirinya. Ia pun mengatakan akan menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bappenas.

Saat ditanya soal pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Suharso mengaku belum mengetahuinya. Meski demikian, ia membenarkan dirinya berteman baik dengan Sri Mulyani.

“Nyonya Menkeu adalah teman saya, dan Ibu Menkeu adalah rekan istimewa saya, bukan hanya sekarang. Ketika saya di DPR, asisten saya adalah yang terbaik. Jadi saya dan Menkeu, sekarang kami di Bappenas dan sudah selalu di bidang komunikasi. Bagaimana kita bisa berpikir “Kita sama saja, jadi tektokan itu enak”.

Anda bisa membaca cerita lengkapnya di sini.

Berikutnya: Jorjoran BLT Jelang Pilpres, Ekonom: Kebijakan Penting…

Jorjoran BLT Jelang Pilpres, Ekonom: Pernyataan Penting Politik

Pemerintah mengumumkan akan memberikan bantuan langsung yang disebut BLT untuk mengurangi risiko pangan sebesar 11,25 triliun dalam jangka waktu tiga bulan. Ekonom Center for Economics and Law (Celios) Bhima Yudhishthira angkat bicara mengenai masalah ini. Kepada Tempo, Selasa, 30 Januari 2024, ujarnya, “Bantuan (bantuan sosial) ini punya dimensi politik dibandingkan urgensi penyelesaian masalah energi kemiskinan masyarakat miskin”.

Dia menjelaskan, belanja pemerintah untuk bantuan sosial cenderung meningkat signifikan menjelang pemilu, termasuk pemilu presiden. Menurut Bhima, sistem bansos dengan dukungan BLT dan bantuan dana akan memberikan kesan bahwa pemerintah berubah menjadi Sinterklas untuk mendukung salah satu calon.

Seperti diketahui, saat ini putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto. Keduanya bertemu dengan dua orang lainnya yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Saat ini, Presiden Jokowi dan beberapa menteri tengah dikritik keras karena dianggap melanggar prinsip netralitas dan undang-undang pemilu. Penyaluran bantuan sosial juga dianggap politis.

Menurut Bhima, terdapat tren serupa pada distribusi kesejahteraan sosial tahun ini dan pemilu lalu, dimana anggaran bansos meningkat signifikan pada pemilu presiden.

Anda bisa membaca cerita lengkapnya di sini.

Berikutnya: Gaji ASN Naik, Menteri Azwar Anas: 1-2 Hari Lepas…

Gaji ASN naik, Menteri Azwar Anas: Dirilis 1-2 hari

Menteri Pemberdayaan Lembaga Publik dan Reformasi Pelayanan Publik (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan gaji pegawai negeri sipil (ASN) termasuk aparatur sipil negara atau PNS yang dinaikkan sebesar 8 persen, akan dicairkan dalam dua hari ke depan. . Hal ini menyusul terbitnya peraturan pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengendalian Kenaikan Gaji ASN.

Usai rapat Komite Pengelola Pembangunan Nasional di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan, Anas mengatakan, “Saya belum mendapat informasi (yang pasti) dari Kementerian Keuangan. Harusnya bisa keluar dalam waktu 1 hari sampai 2 jam”. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta Selasa, 30 Januari 2024.

Anas mengatakan, proses koordinasi kebijakan kenaikan gaji ASN telah selesai dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Sekretariat Kementerian Luar Negeri. Dikatakannya, “Kementerian PAN dan RB sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretaris Negara agar segera diterbitkan terkait ASN dan dana pensiun”.

Dalam pernyataan itu, Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Yang Mengatur Gaji Pegawai Negeri Sipil. Perintah tersebut diketahui diteken Jokowi pada 26 Januari 2024.

Selasa, 30 Januari 2023, pasal 1 ayat (2) PP ini berbunyi: “Pasal-pasal tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019”.

Anda bisa membaca cerita lengkapnya di sini.

Pilihan Penulis: Pinjaman mahasiswa ITB hingga Rp 4,3

Ada beberapa video di media sosial pengamat militer Connie Bakrie yang menggambarkan kejadian Prabowo digantikan Gibran di tahun ketiga. Baca selengkapnya

Sultan HB Baca selengkapnya

Dalam film Dirty Vote, pakar konstitusi Bivitri Susanti mengomentari kebijakan babi yang diusung Jokowi. Apa itu? Baca selengkapnya

Connie Bakrie mengaku menolak kedua posisi tersebut karena aliansi Prabowo-Gibran sarat konflik di fondasi radikal partai. Baca selengkapnya

Menteri BUMN Erick Thohir menolak kebijakan membantu masyarakat. Menurutnya, bansos adalah sistem yang ketinggalan jaman, tapi kenapa sekarang malah berantakan? Baca selengkapnya

Film Dirty Vote menampilkan kebijakan babi yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran. Demikian jawaban juru bicara timnas Amin. Baca selengkapnya

Para ekonom berpendapat bahwa kebijakan penyesuaian langsung seharusnya ditujukan untuk merencanakan pendapatan negara. Baca selengkapnya

Sebelum memilih Dirty, Dandhy Laksono sebelumnya pernah menggarap Sexy Killers yang dirilis pada masa damai pemilu 2019. Bersamaan dengan cerita lainnya, Sexy Killers membahas isu lingkungan hidup di Indonesia. Baca selengkapnya

Dirty Vote telah menerbitkan tuduhan kecurangan pemilu yang berulang kali dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Airlangga menilai hal itu sebagai kampanye hitam. Baca selengkapnya

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan kampanye terakhir di JIS. Dulu, berbagai acara diadakan di sini. Apa pun? Baca selengkapnya

Cara Cek Bansos Kemensos Terbaru 2024 dan Jadwal Cairnya

Park City Home Source, Jakarta – Pemerintah Indonesia biasanya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan dari bantuan sosial ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Akses terhadap bantuan sosial dan informasi mengenai hal tersebut penting bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah ia berhak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan jadwal pembayarannya.

Untuk mengetahui apakah Anda berhak mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos, Anda dapat melakukan hal berikut: 1. Cek KTP Anda di DTKS

Untuk mengecek apakah Anda atau keluarga Anda terdaftar di DTKS: buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id/ data wilayah penerima manfaat (provinsi, kabupaten, kecamatan dan kota/Masukkan Kloroha). Isikan kode captcha penerima sesuai KTP. Klik “Cari Data” Hasilnya akan muncul nama penerima berdasarkan wilayah yang dimasukkan.

Jika masyarakat terdaftar di DTKS, maka informasi manfaat sosial yang diterima akan muncul di sana. Namun jika nama belum terdaftar maka akan muncul pesan No Participant/PM. Hubungi kantor Kementerian Sosial

Jika Anda tidak memiliki akses Internet atau mengalami masalah dalam menggunakan platform online, Anda dapat menghubungi kantor Kementerian Sosial setempat dan menanyakan status kepesertaan dalam sistem bantuan sosial (Bansos). Cek melalui program verifikasi bansos

Berikut langkah-langkah verifikasi peserta bansos melalui aplikasi ini: Daftar dan login. Buka tab Pencarian, Isi data pencarian, Isi Data Pencarian, untuk mengonfirmasi kode CAPTCHA dengan benar, dan klik “Temukan data”. Hasil peninjauan tersebut muncul bersamaan dengan bansos yang diterima penerima manfaat.

Program Cek Bansos merupakan solusi inovatif yang dikembangkan Kementerian Sosial RI untuk membantu masyarakat menerima bantuan sosial dengan lebih akurat dan cepat. Dengan aplikasi ini Anda dapat membuktikan bahwa Anda telah mengikuti program bansos BPNT, BST dan PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH memberikan bantuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Berbeda dengan tahun lalu, periode penyaluran bantuan pada tahun 2024 mengalami perubahan signifikan. Untuk PKH, penyaluran tahap pertama akan dilakukan dalam dua bulan, yakni Januari dan Februari 2024. Sedangkan BPNT baru akan disalurkan pada Januari 2024. Keputusan ini sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan Sri Mulian agar pembayaran tahap pertama dilakukan sebelum Idul Fitri, yakni akhir Maret 2024. Program Keluarga Harapan (PKH)

Tabel di bawah ini merupakan jadwal pembayaran PKH tahun 2024 berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya: Tahap 1: Januari s/d Maret 2024 Tahap 2: April s/d Juni 2024 Tahap 3: Juli-September 2024 Tahap 4: Oktober-Desember 20242. dukungan gizi (BPNT)

Tahap 1 dijadwalkan pada Januari 2024. Pendistribusiannya dilakukan dalam 6 tahap dan setiap tahap membutuhkan biaya Rp300.000-400.000 untuk membeli beras, telur dan/atau susu di stand terdekat. Beras bansos 10 kg

Program bansos ini akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) hingga Maret 2024. Mengurangi risiko pangan BLT

Bantuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan menggantikan manfaat BLT El Nino yang diberikan pada tahun 2023. Rp 600.000 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pembayaran dana BLT pengurangan risiko pangan akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran dana PKH dan BPNT tahap 1 pada tahun 2024.

Perlu diketahui, pada tahun 2024 penerima bantuan sosial BPNT dan PKH harus memenuhi syarat yang diperlukan dan masuk dalam Daftar Konsolidasi Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini ditinjau secara rutin oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan manfaat sosial.

Bantuan sosial dari Kementerian Sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan bantuan disalurkan tepat waktu dan tepat waktu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara memantau kontribusi dan kapan bantuan diberikan. Bantuan sosial Kementerian Sosial diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan WNI dengan menggunakan sumber informasi resmi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Magdalena Natasia

Direktur Utama Bulog Baio Krisnamoorthy mengatakan Bulog telah menyalurkan bantuan sosial sebanyak 185.000 ton beras sejak awal tahun 2024. Bacalah secara lengkap.

Film Dirty Vote mengungkap politik tong babi dalam mempolitisasi bantuan sosial pada pemilu 2024. Apa penjelasannya? Baca selengkapnya

Film Dirty Vote banyak mengungkap kecurangan pemilu. TKN Prabowo-Gibran membantahnya: fitnah dan tidak ilmiah. Baca selengkapnya

Film Dirty Vote menyoroti dugaan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi pada pemilu 2024 melalui politisasi atau pencekalan bansos. Baca selengkapnya

Film Rai Kaif dirilis hari ini, Minggu 11 Februari 2024. Film dokumenter garapan Dandy Lacsono ini mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Bacalah secara lengkap.

Jokowi mendapat kritik tidak hanya dari universitas, tetapi juga dari berbagai komunitas dan aliansi masyarakat sipil. Terakhir dari komunitas Utan Kayo. Baca selengkapnya

Calon Presiden (Capres) 01, Anis Basudan berjanji akan melanjutkan program bantuan sosial alias bansos. Baca selengkapnya

Berita ekonomi dan bisnis terkini Sabtu malam 10 Februari 2024 diawali dengan rangkaian prediksi Tahun Baru Imlek 2024. Baca selengkapnya

Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDIP, berbicara pada hajatan rakyat, kampanye besar-besaran Pilpres, dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfoud. Baca selengkapnya

Menurut analis Ronnie P. Sasmita, bansos biasanya disalurkan pada awal Maret, bukan Februari. Baca selengkapnya

Jokowi Bagikan Bansos Beras Menjelang Pemilu, Bapanas: Sangat Perlu untuk Masyarakat Kecil

Park City Home Source, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi angkat bicara soal program subsidi pangan beras yang digulirkan pemerintahan Jokowi jelang pemilu kali ini.

Arief menjelaskan, masyarakat khususnya masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan pangan berupa beras. “Sangat diperlukan dalam kondisi saat ini, terutama bagi masyarakat kecil,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 1 Februari 2024.

Ini merupakan program pemerintah untuk membantu Keluarga Beras (KPM). Beras yang terdaftar dalam program tersebut merupakan Cadangan Beras Nasional (CBP). Cadangan beras ini dikeluarkan sesuai dengan Keputusan Presiden (Perpres) no. 125 Tahun 2022 tentang Penatausahaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah khususnya KPM berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bertujuan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (P3KE). Besaran bantuannya adalah 10 kg beras per KPM per bulan.

Lebih lanjut Arief menjelaskan, bantuan ini telah diberikan sejak tahun 2023 dan akan dilanjutkan pada tahun 2024. Bantuan pangan beras tahun 2024 diberikan pada bulan Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM berdasarkan data P3KE Kementerian Integrasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nantinya, bantuan tersebut akan diperpanjang pada Mei hingga Juni jika APBN masih layak.

Bantuan pangan beras ini, kata Arief, bertujuan untuk membantu masyarakat miskin sekaligus menjaga tingkat inflasi. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pernyataannya hari ini menyatakan bahwa harga beras mengalami kenaikan sebesar 0,64 persen pada Januari 2024, mewakili inflasi bruto sebesar 0,03 persen.

Harga beras naik di 28 provinsi, sedangkan harga beras turun di 10 provinsi lainnya. Dokumen BPS lainnya, seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami kenaikan harga beras.

BPS menyebutkan kenaikan harga beras disebabkan berkurangnya pasokan di banyak daerah, terutama karena faktor cuaca dan kerusakan beberapa jalan. Hal ini mempengaruhi penyampaian makanan tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga beras, Bapanas akan mempercepat produksi beras. Ia juga memastikan kenaikan harga beras akibat tertundanya proses tanam akibat El Nino membuat panen raya tertunda. “Kami akan mempercepat pengerjaannya. Penanaman sempat tertunda karena El Nino,” kata Arief.

DI ANTARA

Kiat editor: Reformasi jaminan sosial terungkap sebelum pemilu

Analis mengatakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupee terhadap dolar AS. Sesuatu yang lain? Baca selengkapnya

Topik bagaimana beberapa profesor dan akademisi menghina Presiden Jokowi menjadi Top 3 Techno News terpopuler Hari Ini. Baca selengkapnya

Beberapa restoran menawarkan promosi atau diskon berupa potongan harga atau potongan harga pada Hari Raya Imlek yang jatuh pada hari Sabtu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menanggapi permasalahan minimnya beras premium di beberapa supermarket di Jakarta. Baca selengkapnya

Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak ikut kampanye. Baca selengkapnya

Ketua Dewan Šura PKS itu angkat bicara persoalan dunia usaha sejak tahun lalu. Baca selengkapnya

Jokowi dibanjiri kritik tidak hanya dari kampus tetapi juga dari berbagai komunitas dan organisasi masyarakat sipil. Terakhir dari grup Utan Kayu. Baca selengkapnya

Pastor Magnis mengatakan, pencalonan Jibran, putra sulung Jokowi, sebagai calon wakil presiden memiliki dua kelemahan etik. Baca selengkapnya

Direktur BEM Universitas Udayana mengatakan, pemerintahan demokratis telah meninggalkan jejak dan mendesak rektorat Unud untuk bekerja lebih keras. Baca selengkapnya

Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan berjanji akan melanjutkan program bantuan sosial alias bansos. Baca selengkapnya

Bansos Beras Dihentikan Sementara Menjelang Pemilu, Stok Bulog Menipis?

Park City Home Source, Jakarta – Ketua Umum Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Saiful Bahari menyoroti kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras menjelang pemungutan suara. Menurut Sayful, penghentian tersebut kemungkinan disebabkan pasokan beras Bulog yang sedikit, bukan karena bansos atau sengketa bansos.

Saiful dalam keterangannya kepada Tempo mengatakan, “Menghentikan bansos sebelum pemilu, apakah benar-benar untuk menghentikan sengketa bansos atau memang tidak ada beras lagi? Ini yang bisa menjelaskan sampai saat ini bahwa harga sebenarnya” I aku sedang berkembang.” Jumat 9 Februari 2024.

Penyaluran bansos dihentikan sementara pada 11 hingga 14 Februari 2024. Badan Pangan Nasional (BAPNAS) akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras setelah pemungutan suara. Dia mengatakan, langkah itu untuk mengurangi tanda-tanda politisasi bansos.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim penyaluran bansos bisa menekan inflasi pangan atau ketidakstabilan pangan. Pemerintah kemudian menambah anggaran bantuan sosial menjadi Rp496,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat 13,1 persen yakni Rp439,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Saiful juga menyoroti beras impor yang seharusnya bisa membanjiri pasar hingga menurunkan harga beras. Sayangnya, menurut dia, beras impor yang didatangkan untuk pemilu lebih banyak digunakan untuk kepentingan pencitraan politik. Faktanya, penyaluran bansos yang ramai diperbincangkan masyarakat tidak berdampak pada kenaikan harga beras, kata Saiful.

Lebih lanjut, kata dia, bantuan makan nasi tidak mencakup separuh keluarga penerima manfaat (KPM). Oleh karena itu, tidak akan ada dampak terhadap stabilisasi harga beras, ujarnya.

Ke depan, untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, harapannya hanya menunggu panen besar di bulan April. Bahkan, kata Saiful, pada April mendatang banyak panen yang diprediksi gagal karena curah hujan yang berlebihan. Sementara itu, ketergantungan terhadap impor masih belum menentu. Mengingat hingga saat ini belum ada negara eksportir beras seperti India, China, Vietnam, Thailand, dan Pakistan yang siap membuka jalur ekspornya secara besar-besaran, ujarnya.

Johannes Maharso Putri Riani Sanusi

Pilihan Editor: KPK mengusulkan bantuan sosial tunai dan disalurkan melalui kantor pos atau rekening

Bawaslu melarang seluruh media massa menjalankan kampanye digital di masa tenang pemilu 2024. membaca semuanya

Prabowo Subianto mengaku akan mempersingkat pidatonya karena tahu pendukungnya suka menari. Baca selengkapnya

Banyak restoran yang menawarkan promosi atau diskon berupa diskon di Hari Raya Imlek yang jatuh pada hari Sabtu. membaca semuanya

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapnas) Arief Prasetyo Adi merespons permasalahan kelangkaan beras premium di banyak pengecer modern di Jakarta. Baca selengkapnya

Prabowo mengungkapkan, sekitar 600 ribu pendukungnya mengikuti kampanye besar-besaran pasangan calon nomor urut 2 di GBK hari ini. Baca selengkapnya

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang juga Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar Pranovo-Mahfud MD, Sandiaga Uno, membeberkan rencananya dalam pemilu kali ini. masa tenang. Pemilu 2024 dibaca selengkapnya

Kritikan terhadap Jokowi tidak hanya datang dari kalangan kampus, namun juga dari berbagai komunitas dan koalisi masyarakat sipil. Terakhir dari komunitas Utan Kayu. Baca selengkapnya

Prabowo menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan program terakhirnya yaitu memberikan makan siang dan susu gratis kepada anak-anak. Baca selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut minimnya beras ritel premium menjadi alasan munculnya ritel modern. Apa? Baca selengkapnya

Dua selebriti Pakistan mengaku menang pemilu tahun ini. Keduanya adalah Nawaz Sharif dan Imran Khan. Baca selengkapnya

Sri Mulyani Disebut-sebut Dapat Tekanan untuk Gelontorkan Bansos Pangan Menjelang Pemilu 2024, Dari Siapa?

Park City Home Source , Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan Jokowi mengumumkan pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan sosial atau bansos yang dikenal dengan BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT Pangan.

Bantuan tersebut akan menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menggantikan bantuan langsung keuangan atau BLT El Niño yang sebelumnya disalurkan pada akhir tahun 2023.

Besaran program bansos ini sebesar DR 200 ribu per bulan. Bantuan sosial berupa uang ini akan diberikan pada bulan Januari hingga Maret 2024. Jadi total sembako yang diterima masing-masing KPM adalah Rp 600 ribu.

Namun besaran dana bantuan sosial yang beragam menjadi sorotan publik karena dilakukan jelang pemilihan presiden atau pilpres 14 Februari mendatang. Sumber Tempo di Kementerian Keuangan berspekulasi ada politik terkait pangan BLT. Sumber berspekulasi, bantuan tersebut akan digunakan untuk memenangkan salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Dalam pemberitaan Koran Tempo bertajuk Sumber Anggaran BLT 2024 Disepakati, sumber Tempo menyebut Sri Lanka dipaksa Jokowi menyumbangkan dana negara untuk membantu masyarakat. Sistem penyaluran bansos ternyata sudah ada sejak lama, sejak putra sulung Jokowi, Gibran Rakaboming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Pemerintah berencana menyalurkan program BLT pangan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dengan menyasar sensitivitas harga pangan.

Berikutnya: Mantan Menteri Perekonomian…

12 Selanjutnya

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan penyaluran bantuan beras (bambu) sebaiknya dihentikan sementara. Tepatnya menjelang pemilu 2024. Baca teks lengkapnya

Rektor Anir memberikan jawabannya terkait situasi politik dan demokrasi di Tanah Air. Baca selengkapnya

Inilah sebabnya Presiden Jokowi tiba-tiba menghentikan penyaluran bansos beras. Baca selengkapnya

Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Paramadina, mengatakan Presiden Jokowi tergoda untuk membawa Indonesia ke dalam rezim neo-otoriter. Baca selengkapnya

Pak Cawapres Mahfud Md menegaskan, bantuan rakyat (bansos) adalah hak rakyat, bukan kemurahan hati pemerintah. Baca selengkapnya

Ekonom Bapak Faisal Basri juga angkat bicara mengenai kebijakan Presiden Jokowi dalam membantu korban tsunami. Baca selengkapnya

Jokowi sudah mempersiapkan tsunami bantuan sejak Gibran resmi menjadi wakil presiden. Baca selengkapnya

Sri Maliani sebelumnya telah menutup anggaran tahun 2022 dan 2023. Baca selengkapnya

Pos Indonesia memastikan distribusi materi Pilkada 2024 tepat waktu dan tepat sasaran. Baca selengkapnya

Para ekonom percaya bahwa undang-undang yang membatasi anggaran kesejahteraan masyarakat sudah ketinggalan zaman. Tidak perlu terburu-buru untuk menambah bantuan sosial. Baca selengkapnya