Tag Archives: debat capres 2024

CISDI Sayangkan Isu Kesehatan di Debat Capres Terakhir Belum Menyentuh Akar Permasalahan

Park City Home Source, Jakarta – Pembahasan isu kesehatan pada debat terakhir calon presiden pada Minggu 4 Februari 2024 malam dinilai belum menyentuh akar permasalahan. Hal tersebut disampaikan Diah Satyani Saminarsih, pendiri dan CEO Center for Strategic Development Indonesia (CISDI).

Diah dikutip dari keterangan tertulis yang diperoleh Health Park City Home Source pada Kamis, 8 Februari 2024, “Substansi yang dibicarakan dalam debat capres masih ada di permukaan dan belum menyentuh akar permasalahan struktural. .”

Seperti diketahui, perdebatan calon presiden malam itu membahas permasalahan kesehatan seperti stunting, pelayanan kesehatan dasar, sumber daya manusia, kesehatan dan kelompok rentan. Terkait pembahasan tersebut, CISDI menyayangkan penjelasan calon presiden yang kurang lengkap. Tentu saja ada beberapa kesalahpahaman tentang masalah kesehatan.

Ketiga calon (paslon) tersebut dinilai masih berbicara normal tanpa mempengaruhi arah strategis pembangunan kesehatan seperti kebijakan, anggaran, sistem kesehatan, dan manajemen kesehatan. Diah menambahkan, salah satu permasalahan kompleks yang belum dibahas secara mendalam adalah stagnasi pertumbuhan.

Masalah lambatnya pertumbuhan pertama kali dilontarkan oleh Prabowo Subianto. Calon Presiden nomor urut 2 itu dalam pemaparan visi dan misinya mengatakan, pemberian makanan bergizi bisa menjadi solusi mengatasi hambatan pertumbuhan. Lambatnya perkembangan kembali dibicarakan dalam sesi interogasi antara Prabowo dan calon presiden nomor urut 3 Ganjara Pranowo.

Permasalahan kesehatan, khususnya stunting, tidak bisa diatasi hanya dengan memberikan makanan atau minuman gratis saja, kata Diah. Salah satu akar penyebab stunting adalah faktor struktural sosial yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.

Beban ganda perempuan, hubungan kekuasaan yang tidak setara, bias gender, bias sosial dan infrastruktur yang tidak memadai mempersulit perempuan dalam mengambil keputusan mengenai kesehatan diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Faktor relevan lainnya meliputi: status sosial-ekonomi, rumah tangga rendah, rumah dengan toilet yang tidak memadai, air minum yang tidak diolah, buruknya akses terhadap layanan kesehatan di banyak daerah.

Menurut Diah, permasalahan pangan Indonesia lebih besar dibandingkan pertumbuhan yang terhambat. Ini termasuk kelebihan berat badan atau obesitas, kurus dan kekurangan gizi. Masalah gizi tersebut erat kaitannya dengan faktor risiko seperti konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula, garam, lemak (GGL) dan produk tembakau. Penggunaan instrumen perpajakan diperlukan untuk memperkuat dampak positif program perubahan gaya hidup. Terkait masalah sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan

Isu lain yang juga mengemuka dalam diskusi terakhir adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan (HRK). Beberapa kali pasangan calon membahas kekurangan dokter.

Dua kandidat ingin menambah fakultas kedokteran, satu kandidat juga setuju memberikan beasiswa kepada dokter jika tujuannya untuk meningkatkan kapasitas. Sementara itu, 3 pasangan calon berencana memiliki satu tenaga kesehatan di satu puskesmas di setiap desa. Proporsi dokter di Indonesia

Secara kuantitatif, jumlah dokter umum di Indonesia masih belum sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu rasio satu orang per 1.000 penduduk. Pada tahun 2022, proporsi dokter umum di Indonesia hanya 0,84 per 1000 penduduk.

Selain itu, pemenuhan sembilan SDMK di layanan kesehatan primer masih menemui jalan buntu. Puskesmas dengan total sumber daya manusia sebanyak sembilan orang di Indonesia baru berjumlah sekitar 42,67 persen dari total 10.374 puskesmas pada tahun 2022.

Angka tersebut jauh dari pencapaian target pemerintah sebesar 83 persen pada tahun 2024. Artinya perlunya peningkatan jumlah dan pelatihan tambahan sumber daya manusia dokter.

Diah menjelaskan, kekurangan sumber daya manusia harus dilihat dari sisi produksi dan distribusi.

Peningkatan jumlah perguruan tinggi dan beasiswa mengacu pada masalah produksi, dan solusi distribusi juga diperlukan agar HRK lebih berkeadilan.

Ketimpangan distribusi kuna erat kaitannya dengan belum adanya kebijakan yang menjamin hak kuna atas lingkungan kerja yang layak.

Seperti kebijakan manajemen keamanan, upah yang layak, jenjang karir, keselamatan kerja dan integritas infrastruktur.

Beban kerja berlebihan yang dikelola SDMK juga akan berdampak pada penyediaan lingkungan kerja yang layak serta menurunkan kualitas pelayanan. Pembagian kerja (shift of tugas) harus segera dilaksanakan agar sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun tenaga medis tidak kelebihan beban. Penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi beban administratif juga harus didorong.

Anies Singgung Masalah Utama Kesehatan Akibat Pola Hidup Tak Sehat

Ibukota Jakarta –

Soal perpanjangan umur bangsa Indonesia, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab. Menurutnya, salah satu permasalahan utama adalah kesehatan masyarakat yang terlalu bergantung pada obat-obatan.

“Salah satu masalah utamanya adalah banyak penyebabnya yang terkait dengan gaya hidup tidak sehat. Oleh karena itu, kami memandang bahwa promosi, pencegahan, dan pengobatan penyakit harus seimbang, dan layanan kesehatan harus bersifat interdisipliner.

Menurut dia, tidak hanya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan saja yang bertanggung jawab terhadap permasalahan kesehatan. Peran interdisipliner juga harus diterapkan untuk menjamin kesinambungan dalam mengatasi masalah kesehatan.

Dia mencontohkan langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan angka harapan hidup dan kesehatan masyarakat di Kepulauan Seribu, seperti pembangunan sumber air bersih, pembangunan taman, jalur sepeda, dan trotoar.

Jadi unsurnya lintas sektoral sehingga dananya tidak hanya untuk pelayanan kesehatan saja, tapi semua bidang yang terkait dengan promosi dan pencegahan, ujarnya. Simak video “Anies Soroti Ketimpangan Fasilitas Kesehatan: 74% Rumah Sakit di Jawa-Sumatera” (kna/up)

Ganjar Sebut Solusi Stunting Bukan Makan Gratis, Lebih Penting Cegah Nikah Dini

Batavia –

Presiden Nomor 3 Ganjar Pranowo mengatakan, salah satu upaya menurunkan angka kasus di Indonesia adalah dengan mencegah pernikahan anak. Ia mencontohkan, banyak kasus bayi kurang berkembang akibat kurangnya nutrisi dari ibu saat bayi masih dalam kandungan.

“Ada kendala saat seorang ibu hamil. Ada juga kendala saat anak kita mau menikah. Periksa kesehatan kedua mempelai. Barulah dia siap menikah,” kata Ganjar. Debat capres ke-5, Minggu (4/). Februari 2024). Hal ini terbukti ketika calon presiden menjawab pertanyaan 02 dari Prabowo Subianto tentang upaya sosialisasi.

“Jadi, jangan menikah. Kalau hamil, periksakan kesehatanmu dan konsumsi nutrisi yang baik. Kalau kehendak Tuhan, kamu akan melahirkan bayi yang sehat dan kuat, dan jika gizi buruk, kamu harus melakukannya. memberikan nutrisi yang baik maka anak tidak akan kekurangan gizi, namun akan semakin menderita.” Ditambahkan: Resiko Anemia pada Ibu Hamil

Ganjar pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menekankan pentingnya memperhatikan proses persiapan pernikahan. Ia mengatakan, banyak remaja putri di Indonesia saat ini yang menderita anemia.

“Wanita Indonesia dan remaja putri di Indonesia biasanya seksi. Lalu (jika diperhatikan) mereka memperhatikan usianya saat menikah. Usia 19 tahun saat ini adalah standar sehat jasmani dan rohani.” . Nah, semua sudah diperiksakan ke dokter, jadi kalau ke rumah sakit dan dilakukan secara rutin akan mengganggu gizi bayi Anda,” pungkas Ganjar. Lihat “Strategi BKKBN Mencapai Tujuan Penurunan Stunting 14%” (vyp/naf)