Tag Archives: OJK

Bank IBK Indonesia Kantongi Restu Rights Issue 11,70 Miliar Saham

Park City Home Source, Jakarta – PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) akan mendapat tambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau right issue IV. Rencana right issue tersebut telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa, 13 Februari 2024.

PT Bank IBK Indonesia akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 11.706.543.991 saham atau 11,70 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Penambahan modal melalui right issue diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan sehingga mampu memperkuat struktur permodalan.

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kegiatan usaha, kinerja perusahaan dan daya saing usaha dalam dunia perbankan. Demikian dikutip dari keterangan resmi yang ditulis pada Rabu (14/2/2024).

Selain menyetujui right issue, perseroan juga melakukan restrukturisasi struktur kepengurusan di RUPSLB. RUPSLB perusahaan menyetujui pengunduran diri Cha Jae Young sebagai direktur utama perusahaan dan memutuskan untuk menunjuk Oh In Taek sebagai direktur utama perusahaan. Dengan demikian, susunan direksi perseroan adalah sebagai berikut: Ketua Direktur: Oh In Tech Direktur: Lee Dae Sung Direktur: Edwin Rudianto Direktur: Maria Cortilia Vera Affianti Direktur Kepatuhan: Alexandre France Rory

Proses penilaian kemampuan dan kepatutan Oh In Taek telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2023, sedangkan susunan dewan komisaris perseroan tidak mengalami perubahan: Ketua Independen Komisaris: Taufiq Hakim Komisaris: Kang HO Chang Komisaris/ Komisaris Independen: Damal Bye Komisaris Utama/Komisaris Independen: Joni Swastanto

Perseroan juga menyebutkan kinerja asetnya akan tercatat sebesar Rp 19,4 triliun pada tahun 2023, atau meningkat tiga kali lipat sejak perusahaan berdiri pada tahun 2019.

Direktur Bank IBK Indonesia Lee Dae Sung mengatakan perseroan memperkirakan tumbuh 16,5 persen year-on-year (YoY) pada 2023 dibandingkan Rp 8,1 triliun pada tahun lalu.

Pertumbuhan kredit ini juga didukung oleh rasio kredit bermasalah (NPL gross) yang masih terjaga baik sebesar 1,48% dan NPL net sebesar 0,95%.

Dari sisi liabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat dari tahun lalu sebesar Rp. 8,4 triliun sebesar 6,13% dibandingkan Rp. 8,9 triliun mengalami peningkatan. Kinerja ini mendongkrak laba bersih menjadi Rp 187 miliar atau meningkat 80% dibandingkan Rp 103 miliar pada tahun lalu.

Sebelumnya diberitakan, PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) berencana melakukan penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue.

Dalam transaksi tersebut, perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 11.706.543.991 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan tergantung pada kebutuhan pendanaan dan harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI.

Selanjutnya, Bank IBK Indonesia akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 13 Februari 2024.

Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI Tahun 2024 dan/atau berdasarkan ketentuan POJK no. 14/2019 bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI memerlukan diterimanya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal persetujuan rapat.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (5/1/2024), dana hasil penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas VI akan digunakan untuk keperluan modal kerja perseroan. .

Oleh karena itu, dengan peningkatan modal tersebut maka struktur permodalan perseroan akan membaik dan perseroan mempunyai dana yang cukup untuk menjalankan strategi bisnisnya.

Dengan melakukan penambahan modal sebanyak 11.706.543.991 saham melalui Penawaran Umum Terbatas VI, maka saham yang dikeluarkan Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas VI dapat berkurang sebanyak-banyaknya 23,65 persen (dua puluh tiga koma enam lima persen).

Merujuk data bursa, pemegang saham mayoritas perseroan kini adalah Industrial Bank of Korea dengan 35.227.362.385 saham atau 93,24 persen. Sisanya adalah milik publik.

Izin BPR Usaha Madani Karya Mulia Dicabut OJK, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah

JAKARTA, Park City Home Source – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang mempersiapkan proses likuidasi dan kompensasi penjaminan simpanan PT BPR Usaha Madani Karya Mulia di Surakarta, Jawa Tengah.

Mulai 5 Februari 2024, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, akan dilakukan proses pembayaran ganti rugi penjaminan simpanan nasabah dan likuidasi bank.

Dalam rangka proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, LPS akan memastikan simpanan nasabah dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Komisioner KPU Sebut Kode Etik Dilanggar. Andi Asrun: Keputusan DKPP adalah kesalahan besar

Sekretaris LPS Dimas Yuliharto dalam keterangan resmi mengatakan, “LPS juga akan melakukan konsolidasi dan verifikasi data simpanan dan informasi lainnya serta mengidentifikasi simpanan yang akan dibayarkan.”

Setelah tanggal pencabutan izin usaha khusus, akan diselesaikan dan dikonfirmasi oleh LPS dalam waktu paling lambat 90 hari kerja.

Selama periode ini, dana klien dibayarkan secara mencicil.

Baca juga: Keputusan DKPP Tak Ada Kaitannya dengan Pencalonan Gibran, Ini Penjelasan Emil Dardak.

LPS dapat melakukan pengecekan status simpanan nasabah PT BPR Usaha Madani Karya Mulia melalui kantor PT BPR Usaha Madani Karya Mulia atau website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS menyatakan pembayaran klaim jaminan simpanan.

“Bagi yang berhutang ke bank dapat menghubungi tim likuidasi LPS di kantor PT BPR Usaha Madani Karya Mulia untuk membayar angsuran atau melunasi utangnya,” kata Dimas.

Nasabah PT BPR Usaha Madani Karya Mulia diimbau untuk tetap tenang dan tidak memprovokasi atau terprovokasi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pembayaran jaminan atau proses likuidasi bank.

Baca Juga: Timnas Indonesia Juara AFC eAsian Cup 2023, Netizen: Hasil Latihan PS Rental Academy

Kemudian jangan mempercayai pihak yang mengaku membantu membayar klaim penjaminan simpanan dengan membebankan biaya dan beban kepada nasabah.

“Jika nasabah memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154,” tegasnya.

NCW Minta KPK dan Polri Periksa Aliran Uang Raffi Ahmad, Ini Arti TPPU dan Ancaman Hukumannya

Park City Home Source. Jakarta – Artis sekaligus presenter Raffi Ahmad didakwa terlibat tindak pidana Pencucian Uang (TPPU). Tuduhan itu dilontarkan National Corruption Watch (NCW) dalam video yang diunggah di saluran YouTube-nya. Presiden NCW Hanifa Sutrisna meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran uang dari konglomerat muda.

Komisi Pemberantasan Korupsi RI diminta Jaksa Agung Bareskrim Polri mendalami aliran keuangan Raffi Ahmad, kata Hanifa Sutrisna.

“Kami telah menerima beberapa tuduhan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad,” kata Hanifa kepada podcast National Corruption Watch, saat pekerja sosial itu dijadikan bahan pembicaraan dalam pemilihan presiden dan legislatif. Rabu, 31 Januari 2024.

Membahas TPPU; Jadi apa itu pencucian uang?

Pada pandangan pertama, Arti sekuler dari pencucian uang adalah membersihkan uang dengan cara mencucinya. Namun makna sebenarnya jauh dari makna dasar tersebut. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah: korupsi; Praktik ilegal yang melibatkan proses penyembunyian asal usul uang yang diperoleh dari aktivitas kriminal, seperti pengedaran narkoba atau aktivitas ilegal lainnya.

“(Pencucian uang) adalah upaya menyembunyikan asal usul uang atau barang hasil tindak pidana, melalui transaksi keuangan biasa, seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah,” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Misalnya, Seseorang mencuri uang dari proyek pembangunan. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening bank. Untuk menyembunyikan sumber uang curian, pelaku memindahkannya ke rekening lain. Pemindahan ini dimaksudkan untuk menyesatkan penyelidikan di masa depan. Melalui proses rujukan, pelaku seolah-olah melakukan transaksi yang sah.

Tindak pidana pencucian uang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peraturan ini secara hukum melarang pencucian uang dan dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka yang bertanggung jawab.

Dalam Hukum Pidana Pencucian Uang; Tindak pidana pencucian uang adalah:

1. Menempatkan; transfer; Jalan memutar menggunakan pembayaran menyumbang mempercayakan pengiriman ke luar negeri; perubahan bentuk Pertukaran uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang melibatkan barang yang diduga menyembunyikan atau bermaksud menyembunyikan asal usul barang.

2. Asli; saksi Lokasi pengaturan Menyembunyikan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduganya merupakan peralihan hak atau hasil suatu tindak pidana.

3. Penempatan; transfer Pembayaran mendukung sumbangan pemeliharaan, menerima barang milik tersangka sebagai imbalan atau hasil tindak pidana yang diketahui atau patut diduganya oleh tersangka; Mengontrol.

Menurut laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Dalam praktek, Pencucian uang melibatkan tiga tahap dasar pencucian uang: penempatan; Ini melibatkan pelapisan dan penggabungan.

Penentuan posisi.

Penempatan merupakan aktivitas awal pencucian uang, yaitu proses memasukkan uang tunai ke dalam sistem keuangan. Di panggung ini, Pergerakan uang terlalu lemah untuk dideteksi. Untuk menghindari hal ini, Bagilah uang tersebut menjadi satuan yang lebih kecil agar pelakunya tidak mudah dicurigai.

Penjahat juga biasanya menyetor uang di lembaga penyimpan uang yang berbeda. Misalnya: cek dan deposito; penyelundupan uang atau barang hasil tindak pidana ke negara lain; Menyimpannya secara elektronik dan menggunakan pihak lain untuk melakukan transaksi.

Lapisan

Layering merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga uang dari kegiatan ilegal. Metode yang umum adalah membeli aset melalui pembukaan rekening bank di berbagai negara; Menginvestasikan atau mendistribusikan uang. Ada juga transfer melalui perbankan luar negeri dan transfer dari perusahaan cangkang.

Integrasi

Integrasi merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan sumber daya yang sudah valid. atau dengan berinvestasi pada berbagai produk keuangan dan bentuk aset lainnya; Untuk mendapatkan keuntungan secara langsung dengan digunakan untuk membiayai bisnis yang sah atau untuk membiayai kembali kegiatan kriminal.

Sanksi pencucian uang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU); Pasal 3 sampai 5 sanksi TPPU diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010.

1. Pasal 3

Dedikasi transfer transfer biaya Pembayaran sumbangan Penugasan Membawanya ke luar negeri Mereka yang mengubah bentuk uang atau alat keuangan atau melakukan perbuatan lain yang berkaitan dengan barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pasal 2 yang bertujuan untuk menyembunyikan atau memutarbalikkan asal usul barang; Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 4

Seksi 2 tempat asal barang yang nampaknya atau patut diduga merupakan akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1; saksi Lokasi transfer ke tujuan; Seksi 2. Dikenakan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pasal 5

(1) Penempatan; transfer Pembayaran hadiah, sumbangan hak asuh Orang yang menerima atau menguasai barang yang diduga dipertukarkan atau digunakan sebagai akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Tidak berlaku bagi jurnalis yang memenuhi kewajiban pemberitaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Selain itu, sanksi juga akan diberikan kepada TPPU pasca keluarnya RKUHP. Pasal 607 KUHP mengatur tiga kategori sanksi terhadap TPPU:

Golongan pertama: pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak; Artinya, tipe VII.

“Siapa pun yang mengambil tempat, transfer; mengayun pembayaran pembayaran menyumbang dedikasi untuk dibawa ke luar negeri; perubahan bentuk; penukaran mata uang; Meminjamkan uang atau melakukan perbuatan lain sehubungan dengan barang yang diketahui; Pelanggaran terhadap penyembunyian atau penyembunyian asal barang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak golongan VII (Rp 5 miliar).”

Golongan Kedua: pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak; Artinya, tipe VII.

“Asal, saksi Lokasi tujuan Barang siapa menyembunyikan atau merahasiakan dari orang yang diduga melakukan tindak pidana peralihan hak atau hak milik yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Denda kategori VI paling banyak (Rp 2 miliar).

Golongan ketiga: pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak; Artinya, tipe VI.

“Penempatan, transfer Pembayaran Konsesi sumbangan penahanan Mempertukarkan atau menggunakan atau menerima atau menguasai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau Denda kategori VI (Rp 2 miliar).

Raffi Ahmad buka suara menanggapi kabar dirinya pernah dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang di masa lalu. Pimpinan RANS Entertainment membantah tuduhan NCW terkait tuduhan tersebut. “Itu tidak benar,” ujarnya di Jakarta, 5 Februari. Senin kata Raffi Ahmad saat jumpa pers tahun 2024.

Raffi mengatakan untuk menggarisbawahi klarifikasi tersebut dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pelanggan yang memiliki pertanyaan mengenai masalah ini. “Jika beritanya salah, jangan lakukan itu.” Tapi itu tidak benar,” katanya.

Selain itu, Raffi pun menjelaskan, pernyataan tersebut untuk menjaga kepercayaan dirinya dan perusahaan yang ia bangun tetap berjalan lancar. Semua tuduhan yang dilontarkan NCW sama sekali tidak berdasar, kata Raffi, dan jika punya bukti, laporkan ke pihak berwajib.

“Pencucian uang, Pembukaan kasino; Tidak benar dituduh berjudi online,” ujarnya.

Raffi Ahmad mengklaim seluruh materi yang dihasilkannya selama ini merupakan hasil kerja kerasnya selama 25 tahun sebagai seniman dan kreasi beberapa bisnis selama ini. “Saya telah bekerja sejak saya berusia 13 tahun. Saya telah menghemat uang sejauh ini. Saya membangun perusahaan itu dalam enam tahun terakhir,” ujarnya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANDIKA DWI | RISMA KHOLIQ

Pilihan Editor: Raffi Ahmad dan Dugaan Pencucian Uang Tahu Tanggung Jawab TPPU dan Komite TPPU

Sidang pendahuluan kasus korupsi Eddy Hiariej untuk tersangka Helmut Hermawan 19 Februari Ditunda hingga 2024. Baca artikel selengkapnya.

Menjelang Pemilu 2024, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan bahwa gubernur negara bagian menyalahgunakan konstitusi dan menyalahgunakan kekuasaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut

Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau penyelenggara negara dan masyarakat menghindari politik uang menjelang pemilu 2024.

Saat ini, K4, Narapidana yang ditahan KPK berjumlah 75 orang, termasuk 67 orang di Rutan C1 dan Pomdam Jaya Guntur, serta 8 orang di Puspomal. Untuk mengetahui lebih lanjut

Gembong narkoba Freddy Pratama, yang saat ini buron di Thailand, dilindungi ibu mertuanya, kata polisi. Untuk mengetahui lebih lanjut

Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Februari. Gubernur Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dinilai tidak profesional karena menunda penyidikan usai pemilu 2024. Baca artikel selengkapnya.

Ketua PSI Jenderal Kaesang mengatakan pekerja sosial yang korup lebih berbahaya di masa pandemi. Lantas bagaimana dengan kasus korupsi pekerja sosial Juliari Batubara? Untuk mengetahui lebih lanjut

Bareskrim Polri mengaku sudah mengetahui keberadaan pengedar narkoba internasional Fredy Pratama di Thailand.

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dua pejabat kementerian yang diduga korupsi akan segera diadili Baca cerita selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali meluncurkan rekrutmen baru sebanyak 50 Pegawai Negeri Sipil (ASN) baru.

CEO Investree Diberhentikan karena Tengah Kredit Macet, Tanggapan OJK Soal Nasib Konsumen

Park City Home Source, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara soal nasib konsumen perusahaan fintech peer-to-peer atau P to P lender PT Investree Radhika Jaya alias Investree. Seperti diketahui, CEO Investree Adrian Gunadi dipecat di tengah tingginya kredit macet.

Frederika Widisaari Dewi, Chief Business Conduct Officer Bidang Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK mengatakan, pihaknya fokus pada perlindungan konsumen. Ini termasuk pemberi pinjaman dan peminjam yang meminjamkan dari P ke P.

“Intinya kita lihat ada pelanggaran atau tidak,” kata Kiki, nama samarannya, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.

Oleh karena itu, penonton diminta menunggu. Ada pelanggaran atau tidak.

“Tapi misalnya kerugian karena risiko komersial, tentu berbeda dengan jika ada pelanggaran,” kata Kiki.

Sebelumnya, Investree mengumumkan pencopotan Adrian Gunadi dari posisi CEO pada akhir Januari 2024. Pencopotan tersebut disetujui oleh pemegang saham mayoritas perseroan yakni Investree Singapore Pte. Ltd.

Diberitakan dalam situs resmi Investree pada 2 Februari 2024, tingkat keberhasilan pembayaran Investree atau TKB90 sebesar 83,56 persen.

TKB90 merupakan tingkat keberhasilan P to P Lending dalam memudahkan pelunasan kewajiban pinjaman dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Sedangkan untuk menentukan tingkat kredit macet pada P to P lending digunakan default rate atau TWP90. OJK melakukan evaluasi rasio kredit macet pada pinjaman atau pinjaman online dalam jangka waktu 90 hari.

Jika TKB90 Investree sebesar 83,56 persen, maka TWP90 sebesar 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK sebesar 5 persen.

Pilihan Editor: Tiba-tiba muncul bansos Jokowi dalam bentuk BLT Rp. 600 ribu Uangnya dari mana?

Secara keseluruhan, pembelian emas China pada tahun 2023 mencapai kurang lebih 960 ton. Baca selengkapnya

Penunjukan Bembe sebagai Direktur Utama Bank Al-Hijra oleh OJK diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan bisnis bank syariah. Baca selengkapnya

Dewan Nasional Perempuan menuding Rafi Ahmed terlibat dalam TPPU. Inilah batasan dan hukuman untuk pencucian uang. Baca selengkapnya

Penutupan tiga transaksi restrukturisasi bisnis dalam waktu dua bulan masih wajar dan tidak akan mengganggu kondisi perbankan secara keseluruhan. Baca selengkapnya

OJK terus berupaya memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan khususnya BPR dan BPRS. Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membatalkan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Usaha Madani Karya Mulia pada 5 Februari 2024. Baca selengkapnya

Asosiasi Teknologi Keuangan Indonesia (Aftech) berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan pinjaman online (Pinjol) Investree. apa hasilnya? Baca selengkapnya

PT Astra Honda Motor (AHM) menyatakan telah mengirimkan 60 unit sepeda motor listrik Honda EM1 e: ke pelanggan Indonesia. Baca selengkapnya

Danacita memastikan 100 persen pendanaan langsung masuk ke rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan mahasiswa. Baca selengkapnya

Alphonsus Wibowo, CEO Danacita angkat bicara soal simpang siur informasi yang beredar seputar layanan Uang Kuliah Tunggal (UTF) bagi mahasiswa, apa katanya? Baca selengkapnya