Tag Archives: plts

Revisi Aturan PLTS Atap Bisa Genjot Pemanfaatan EBT Tanpa Bebani APBN

Park City Home Source, Jakarta Persetujuan pemerintah terhadap revisi PLTS Atap dinilai mampu menghasilkan investasi energi baru dan terbarukan sekaligus menggerakkan roda perekonomian tanpa membebani APBN.

Dia menjelaskan, dalam klausul revisi Peraturan Menteri ESDM 26/2021 yang disetujui Presiden, memberikan peluang peningkatan pembangkitan listrik dari sumber energi terbarukan (EBT) oleh masyarakat sebagai upaya berkontribusi terhadap energi. transisi dan pengurangan emisi tanpa membebani keuangan negara.

Menurut Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi.

“Keuangan negara akan terganggu jika harus membeli listrik dari PLTS rooftop. Namun revisi yang disetujui Presiden menghilangkan klausul penjualan listrik antara pemilik PLTS rooftop dan negara, ujarnya, Sabtu (10/2/2024).

Revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS Atap) yang terkoneksi ke jaringan listrik. listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap, namun dengan kondisi sesuai daya terpasang.

Persetujuan pemerintah terhadap peninjauan kembali peraturan fotovoltaik surya atap tentunya akan membuka peluang investasi fotovoltaik surya atap yang merupakan energi baru dan terbarukan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam transisi energi tanah air, ujarnya. Salamudin.

Kini, jelasnya, pemerintah sudah mengatur dengan baik PLTS Atap, yaitu hanya diperbolehkan untuk digunakan sendiri dan tidak boleh dijual kepada negara.

Perlu dipahami, jelasnya, energi yang dihasilkan dari PLTS rooftop tidak selalu stabil karena sangat bergantung pada cuaca. PLTS rooftop bekerja maksimal saat sinar matahari bersinar sepanjang hari. “Jika mendung maka daya yang dihasilkan tidak maksimal,” ujarnya.

Selain itu, investasi mandiri PLTS Atap tanpa jual beli listrik dengan negara tidak akan mempengaruhi harga listrik atau tarif dasar yang berlaku. “Pemerintah bisa terus mengendalikan tarif listrik agar terjangkau masyarakat tanpa campur tangan swasta. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan energi nasional.”

Selain itu, Salamudin menambahkan, pemerintah harus tetap mewaspadai perdebatan roda energi yang terancam masuk dalam pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET), karena konsepnya mirip jual beli. listrik yang dikecualikan dari aturan PLTS Atap.

“Banyak yang tertarik dengan masalah fluktuasi energi. Misalnya, ada kepentingan asing yang ingin menguasai sektor ketenagalistrikan dengan mendapatkan pinjaman negara untuk transmisi. Jadi mungkin ada risiko kenaikan tarif listrik,” ujarnya.

Menurut dia, pihak swasta tidak bisa membangun jaringan tersebut karena biayanya mahal, sehingga pihak swasta ingin menerapkan power wheeling. “Dengan skema ini, sektor swasta dapat menggunakan jaringan listrik negara tanpa harus berinvestasi dalam penjualan listrik langsung dari produsen ke konsumen.”

Ia menjelaskan, konsep power wheeling tidak tepat dan harus dihilangkan karena berisiko menghilangkan peran negara dalam menjaga kedaulatan energi. “Sebenarnya menurut undang-undang, persoalan ketenagalistrikan harus terpadu dan dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (IRESS), mengatakan kesepakatan pemerintah untuk merevisi aturan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap merupakan cara pemerintah menciptakan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Revisi peraturan penggunaan PLTS atap telah selesai dan menjamin keadilan energi. Revisi ini tidak membebani APBN dan tetap memberikan ruang energi terbarukan bagi sebagian masyarakat,” kata Marwan, dikutip Kamis. (8/2/2024) instalasi panel surya di masa depan.

Secara rinci, Marwan mengatakan revisi revisi tersebut belum mencakup jual beli (ekspor-impor) dalam aturan listrik PLTS Atap. “Kalau listrik yang dihasilkan PLTA rooftop berlebih, masyarakat tidak bisa menjual kelebihan listrik tersebut,” ujarnya.

Dengan begitu APBN tidak terbebani jika harus membeli listrik yang dihasilkan dari PLTS Atap. “Jadi APBN bisa mensubsidi yang lain. Hal ini penting bagi masyarakat yang masih membutuhkan subsidi. “Rata-rata orang memasang PLTS atap bisa mahal.

Bagi masyarakat yang dapat menghasilkan listrik dari PLTS Atap, jelasnya, tetap dapat menggunakan listrik yang dihasilkan di PLTS Atap sesuai kapasitas terpasang. “Jika mendung, sistem PLN juga tetap standby.”

Selain itu, aturan baru ini akan tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Revisi ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik pada jaringan listrik.

Lebih lanjut Marwan menjelaskan, kapasitas listrik yang dihasilkan PLTS Atap harus sesuai dengan kebutuhan konsumen.

“Sebaiknya konsumen memasang PLTS di atap sesuai kebutuhannya. “Kemudian akan disesuaikan dengan kuota yang ditentukan pemerintah,” ujarnya.

Keputusan revisi Peraturan Menteri ESDM 26/2021 merupakan awal yang tepat untuk memperkuat kepentingan negara dalam menjaga kedaulatan energi.

Selain PLTS Atap Perman, Marwan juga melihat skema ketenagalistrikan yang dikabarkan masuk dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET). Menurutnya, skema ini jika diterapkan juga akan membebani pemerintah kota dan pemerintah.

“Dengan Power Wheeling, pemerintah akan kesulitan menentukan tarif listrik yang adil bagi masyarakat. Selain itu, keandalan pasokan listrik untuk pemerintah kota juga menjadi taruhannya, ujarnya.