Tag Archives: Rans Entertainment

NCW Minta KPK dan Polri Periksa Aliran Uang Raffi Ahmad, Ini Arti TPPU dan Ancaman Hukumannya

Park City Home Source. Jakarta – Artis sekaligus presenter Raffi Ahmad didakwa terlibat tindak pidana Pencucian Uang (TPPU). Tuduhan itu dilontarkan National Corruption Watch (NCW) dalam video yang diunggah di saluran YouTube-nya. Presiden NCW Hanifa Sutrisna meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran uang dari konglomerat muda.

Komisi Pemberantasan Korupsi RI diminta Jaksa Agung Bareskrim Polri mendalami aliran keuangan Raffi Ahmad, kata Hanifa Sutrisna.

“Kami telah menerima beberapa tuduhan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad,” kata Hanifa kepada podcast National Corruption Watch, saat pekerja sosial itu dijadikan bahan pembicaraan dalam pemilihan presiden dan legislatif. Rabu, 31 Januari 2024.

Membahas TPPU; Jadi apa itu pencucian uang?

Pada pandangan pertama, Arti sekuler dari pencucian uang adalah membersihkan uang dengan cara mencucinya. Namun makna sebenarnya jauh dari makna dasar tersebut. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah: korupsi; Praktik ilegal yang melibatkan proses penyembunyian asal usul uang yang diperoleh dari aktivitas kriminal, seperti pengedaran narkoba atau aktivitas ilegal lainnya.

“(Pencucian uang) adalah upaya menyembunyikan asal usul uang atau barang hasil tindak pidana, melalui transaksi keuangan biasa, seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah,” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Misalnya, Seseorang mencuri uang dari proyek pembangunan. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening bank. Untuk menyembunyikan sumber uang curian, pelaku memindahkannya ke rekening lain. Pemindahan ini dimaksudkan untuk menyesatkan penyelidikan di masa depan. Melalui proses rujukan, pelaku seolah-olah melakukan transaksi yang sah.

Tindak pidana pencucian uang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peraturan ini secara hukum melarang pencucian uang dan dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka yang bertanggung jawab.

Dalam Hukum Pidana Pencucian Uang; Tindak pidana pencucian uang adalah:

1. Menempatkan; transfer; Jalan memutar menggunakan pembayaran menyumbang mempercayakan pengiriman ke luar negeri; perubahan bentuk Pertukaran uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang melibatkan barang yang diduga menyembunyikan atau bermaksud menyembunyikan asal usul barang.

2. Asli; saksi Lokasi pengaturan Menyembunyikan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduganya merupakan peralihan hak atau hasil suatu tindak pidana.

3. Penempatan; transfer Pembayaran mendukung sumbangan pemeliharaan, menerima barang milik tersangka sebagai imbalan atau hasil tindak pidana yang diketahui atau patut diduganya oleh tersangka; Mengontrol.

Menurut laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Dalam praktek, Pencucian uang melibatkan tiga tahap dasar pencucian uang: penempatan; Ini melibatkan pelapisan dan penggabungan.

Penentuan posisi.

Penempatan merupakan aktivitas awal pencucian uang, yaitu proses memasukkan uang tunai ke dalam sistem keuangan. Di panggung ini, Pergerakan uang terlalu lemah untuk dideteksi. Untuk menghindari hal ini, Bagilah uang tersebut menjadi satuan yang lebih kecil agar pelakunya tidak mudah dicurigai.

Penjahat juga biasanya menyetor uang di lembaga penyimpan uang yang berbeda. Misalnya: cek dan deposito; penyelundupan uang atau barang hasil tindak pidana ke negara lain; Menyimpannya secara elektronik dan menggunakan pihak lain untuk melakukan transaksi.

Lapisan

Layering merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga uang dari kegiatan ilegal. Metode yang umum adalah membeli aset melalui pembukaan rekening bank di berbagai negara; Menginvestasikan atau mendistribusikan uang. Ada juga transfer melalui perbankan luar negeri dan transfer dari perusahaan cangkang.

Integrasi

Integrasi merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan sumber daya yang sudah valid. atau dengan berinvestasi pada berbagai produk keuangan dan bentuk aset lainnya; Untuk mendapatkan keuntungan secara langsung dengan digunakan untuk membiayai bisnis yang sah atau untuk membiayai kembali kegiatan kriminal.

Sanksi pencucian uang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU); Pasal 3 sampai 5 sanksi TPPU diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010.

1. Pasal 3

Dedikasi transfer transfer biaya Pembayaran sumbangan Penugasan Membawanya ke luar negeri Mereka yang mengubah bentuk uang atau alat keuangan atau melakukan perbuatan lain yang berkaitan dengan barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pasal 2 yang bertujuan untuk menyembunyikan atau memutarbalikkan asal usul barang; Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 4

Seksi 2 tempat asal barang yang nampaknya atau patut diduga merupakan akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1; saksi Lokasi transfer ke tujuan; Seksi 2. Dikenakan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pasal 5

(1) Penempatan; transfer Pembayaran hadiah, sumbangan hak asuh Orang yang menerima atau menguasai barang yang diduga dipertukarkan atau digunakan sebagai akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Tidak berlaku bagi jurnalis yang memenuhi kewajiban pemberitaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Selain itu, sanksi juga akan diberikan kepada TPPU pasca keluarnya RKUHP. Pasal 607 KUHP mengatur tiga kategori sanksi terhadap TPPU:

Golongan pertama: pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak; Artinya, tipe VII.

“Siapa pun yang mengambil tempat, transfer; mengayun pembayaran pembayaran menyumbang dedikasi untuk dibawa ke luar negeri; perubahan bentuk; penukaran mata uang; Meminjamkan uang atau melakukan perbuatan lain sehubungan dengan barang yang diketahui; Pelanggaran terhadap penyembunyian atau penyembunyian asal barang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak golongan VII (Rp 5 miliar).”

Golongan Kedua: pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak; Artinya, tipe VII.

“Asal, saksi Lokasi tujuan Barang siapa menyembunyikan atau merahasiakan dari orang yang diduga melakukan tindak pidana peralihan hak atau hak milik yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Denda kategori VI paling banyak (Rp 2 miliar).

Golongan ketiga: pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak; Artinya, tipe VI.

“Penempatan, transfer Pembayaran Konsesi sumbangan penahanan Mempertukarkan atau menggunakan atau menerima atau menguasai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau Denda kategori VI (Rp 2 miliar).

Raffi Ahmad buka suara menanggapi kabar dirinya pernah dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang di masa lalu. Pimpinan RANS Entertainment membantah tuduhan NCW terkait tuduhan tersebut. “Itu tidak benar,” ujarnya di Jakarta, 5 Februari. Senin kata Raffi Ahmad saat jumpa pers tahun 2024.

Raffi mengatakan untuk menggarisbawahi klarifikasi tersebut dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pelanggan yang memiliki pertanyaan mengenai masalah ini. “Jika beritanya salah, jangan lakukan itu.” Tapi itu tidak benar,” katanya.

Selain itu, Raffi pun menjelaskan, pernyataan tersebut untuk menjaga kepercayaan dirinya dan perusahaan yang ia bangun tetap berjalan lancar. Semua tuduhan yang dilontarkan NCW sama sekali tidak berdasar, kata Raffi, dan jika punya bukti, laporkan ke pihak berwajib.

“Pencucian uang, Pembukaan kasino; Tidak benar dituduh berjudi online,” ujarnya.

Raffi Ahmad mengklaim seluruh materi yang dihasilkannya selama ini merupakan hasil kerja kerasnya selama 25 tahun sebagai seniman dan kreasi beberapa bisnis selama ini. “Saya telah bekerja sejak saya berusia 13 tahun. Saya telah menghemat uang sejauh ini. Saya membangun perusahaan itu dalam enam tahun terakhir,” ujarnya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANDIKA DWI | RISMA KHOLIQ

Pilihan Editor: Raffi Ahmad dan Dugaan Pencucian Uang Tahu Tanggung Jawab TPPU dan Komite TPPU

Sidang pendahuluan kasus korupsi Eddy Hiariej untuk tersangka Helmut Hermawan 19 Februari Ditunda hingga 2024. Baca artikel selengkapnya.

Menjelang Pemilu 2024, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan bahwa gubernur negara bagian menyalahgunakan konstitusi dan menyalahgunakan kekuasaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut

Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau penyelenggara negara dan masyarakat menghindari politik uang menjelang pemilu 2024.

Saat ini, K4, Narapidana yang ditahan KPK berjumlah 75 orang, termasuk 67 orang di Rutan C1 dan Pomdam Jaya Guntur, serta 8 orang di Puspomal. Untuk mengetahui lebih lanjut

Gembong narkoba Freddy Pratama, yang saat ini buron di Thailand, dilindungi ibu mertuanya, kata polisi. Untuk mengetahui lebih lanjut

Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Februari. Gubernur Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dinilai tidak profesional karena menunda penyidikan usai pemilu 2024. Baca artikel selengkapnya.

Ketua PSI Jenderal Kaesang mengatakan pekerja sosial yang korup lebih berbahaya di masa pandemi. Lantas bagaimana dengan kasus korupsi pekerja sosial Juliari Batubara? Untuk mengetahui lebih lanjut

Bareskrim Polri mengaku sudah mengetahui keberadaan pengedar narkoba internasional Fredy Pratama di Thailand.

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dua pejabat kementerian yang diduga korupsi akan segera diadili Baca cerita selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali meluncurkan rekrutmen baru sebanyak 50 Pegawai Negeri Sipil (ASN) baru.